Dewan Setujui IPO PT Semen Baturaja  

Selasa, 12 Februari 2013 13:18 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 9 Juli 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Semen Baturaja (Persero). "Ya, kemarin kita ada rapat internal, hasil rapat menyetujui," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan Zulkieflimansyah ketika dihubungi Tempo, Selasa, 12 Februari 2013.

Kini, menurut dia, Dewan sedang memproses pengiriman surat ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Segera," katanya.

Diwawancarai terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan bersyukur akhirnya DPR menyetujui rencana tersebut. "Kalau tidak diizinkan, kemajuannya akan lambat, dan sinyal internasionalnya kurang baik," katanya

Ia mengatakan, saham yang akan dilepas oleh Baturaja sebesar 20 persen. "Sesuai dengan kebutuhan perusahaan sama seperti Waskita, tidak menggunakan agen selling asing," kata Dahlan.

Dengan adanya persetujuan ini, Sekretaris Perusahaan Semen Baturaja, Zulfikri Subli, berharap IPO dapat dlaksanakan pada bulan Juni 2013. "Menggunakan buku Desember 2012," katanya. Namun ia belum bisa memastikan berapa dana yang terkumpul atas saham yang dilepas. "Masih dihitung-hitung."

Sebelumnya, Baturaja menargetkan dana yang dihimpun dari IPO sekitar Rp 1 triliun. Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter).

Pembahasan IPO Semen Baturaja, seperti diketahui, sempat alot. Dewan sempat dituding mengulur-ulur persetujuannya, yang sebenarnya ditargetkan telah rampung tahun lalu.

ANANDA PUTRI

Baca juga:

Obrolan Annisa, Mahasiswa UI, Sebelum Meninggal

Habis Bercinta dengan Lelaki, Pria Ini Tewas

Annisa Tewas, Dewan Akan Panggil IDI dan RS

Keluarga Annisa Kecewa dengan Rumah Sakit

Berita terkait

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

3 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

12 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

13 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

14 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

16 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

16 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

19 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

20 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

23 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

1 hari lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya