Seorang pengendara motor melintas di ruas Jalan tol dalam kota, Jakarta, Kamis (17/1). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum memberikan sinyal positif terhadap ide Pemerintah DKI Jakarta untuk memprioritaskan pembangunan dua ruas tol dalam kota. "Kami melihat bahwa kedua ruas tol tersebut paralel dengan ruas tol menuju pelabuhan. Sehingga pembanguan tol akan sangat mengurangi beban volume jalan menuju pelabuhan yang sudah overload," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, saat ditemui di Hotel Bidakara, Selasa, 5 Februari 2013.
Kedua ruas yang dimaksud Hermanto adalah Tol Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang. Keduanya merupakan bagian dari enam ruas tol dalam kota Jakarta yang mendapatkan perhatian dari Gubernur DKI Joko Widodo untuk segera dibangun. Jokowi menilai pembangunan dua ruas tol mampu memecah kemacetan di Ibu Kota. Soalnya, jalur logistik yang diangkut oleh truk besar dan kontainer bisa langsung memiliki akses ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurut Hermanto, kedua ruas tol tersebut pantas mendapatkan prioritas untuk dibangun karena beban jalan tol menuju pelabuhan yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas. Kondisi itu, kata Hermanto, jika dibiarkan akan menimbulkan gangguan dan hambatan lalu lintas di tol. Akibatnya, biaya transportasi masyarakat, khususnya biaya transportasi barang, akan sangat mahal. "Nanti buntutnya ke konsumen akhir. Harga-harga barang akan mahal karena beban biaya transportasi barang tinggi," kata Hermanto.
Untuk meningkatkan perekonomian nasional, dia menambahkan, juga sangat diperlukan dukungan akses transportasi. Hermanto mengatakan, jika biaya transportasi angkutan barang bisa ditekan dan kecepatan jalan juga meningkat, pergerakan ekonomi bisa berlangsung lebih baik.
Hermanto menambahkan, saat ini Pemerintah DKI sedang memproses izin lingkungan untuk pembangunan jalan tersebut. Izin lingkungan tersebut diperlukan sebelum Kementerian Pekerjaan Umum dan pemegang konsesi jalan tol, PT Jakarta Tollroad Development, bisa segera menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol dan konstruksi bisa segera dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum DKI, menurut Hermanto, sudah selesai mengurus izin lingkungan tersebut dan tinggal mendapat tanda tangan dari Joko Widodo.
