TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa PT Pertamina (Persero) sudah siap memasang sistem teknologi informasi untuk mengendalikan penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di seluruh Indonesia.

"Ini diperkirakan bisa menghemat Rp 10 triliun per tahun," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi di Bank Indonesia, Rabu, 26 Desember 2012.

Ia menjelaskan sistem IT akan dipasang secara bertahap di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di tanah air. Pemasangan IT diharapkan bisa rampung pada tahun depan.

Teknologi yang dipakai Pertamina, sebelumnya sudah digunakan di PT AKR Corporindo. Perusahaan ini mendapatkan alokasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 267.892 kiloliter untuk periode 2013 depan.

Alokasi ini diberikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada AKR, yang terpilih sebagai salah satu pendamping Pertamina dalam penyaluran BBM subsidi.

Dengan teknologi ini, kamera merekam pelat nomor kendaraan dan akan mengunci dispenser pom bensin jika satu kendaraan mengisi lebih dari batas normalnya. "Jadi orang-orang yang menyalahgunakan untuk menjual kembali itu bisa diatasi dengan sistem," kata Hatta.

Menteri Hatta menegaskan, pembatasan dan pengendalian BBM harus dilakukan lantaran kemampuan pemerintah untuk menyediakan subsidi terbatas. "Jangan menganggap kami tidak terbatas untuk membiayai subsidi," ucapnya.

Pada tahun ini, subsidi energi tercatat menembus Rp 270 triliun. Angka ini melebihi yang dianggarkan Pemerintah dalam APBN Perubahan 2012, yakni Rp 225 triliun. Adapun tahun depan, subsidi energi dianggarkan Rp Rp 274,7 triliun.

Ia pun enggan mengomentari tentang kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM tahun depan. Menurutnya, ada banyak faktor yang harus dihitung sebelum menaikkan harga BBM. "Yang pertama daya beli masyarakat, inflasi, fiskal kita, market confidence, impor yang membengkak terhadap BBM. Ada banyak faktor yang kami timbang," katanya.

MARTHA THERTINA