TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY membawa persoalan penolakan masyarakat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, atas rencana pembangunan bandara ke pemerintah pusat, hari ini. “Kami akan membicarakan dengan pemerintah pusat persoalan yang terjadi seputar rencana bandara itu,” kata Sekretaris Komisi B DPRD DIY Agus Mulyono, Selasa, 18 Desember 2012. DPRD akan menemui Badan Kerja Sama Penanaman Modal serta instansi terkait.

Agus mengungkapkan persoalan bandara itu menjadi prioritas karena selama ini memang belum ada perkembangan berarti. Padahal, kebutuhan transportasi publik yang memadai untuk DIY juga sangat mendesak. “Tapi suara masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Bandara internasional ini kan sebenarnya proyek antara dua negara (Indonesia dan India), tapi pusat malah lamban sekali bergerak. Daerah yang diminta menyelesaikan riaknya,” kata politikus Partai Golkar itu.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan, persoalan lokasi tanah berpotensi mengganjal pembangunan megaproyek bandara. Dengan demikian, pemerintah daerah belum bisa memastikan lokasi pembangunan. Jika tanah calon lokasi bandara di Kulonprogo dinilai terlalu mahal, pemerintah daerah tak keberatan menggesernya ke lokasi baru, seperti di Bantul atau Gunung Kidul.

DPRD mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan koordinasi, khususnya agar rencana pembangunan bandara segera tersosialisasi dan tidak menimbulkan kebingunan di masyarakat. Berdasarkan master plan yang telah dipresentasikan pihak PT Angkasa Pura dan investor asal India GVK kepada Pemerintah DIY, luas lahan untuk bandara sekitar 637 hektare.

Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Arif Rahman Hakim menuturkan pertemuan dengan pemerintah pusat akan mengulas berbagai langkah percepatan pembangunan bandara. “Yang terpenting sekarang adanya langkah nyata dari pemerintah pusat dan daerah. Pada 2013 diharapkan bukan hanya wacana, tapi ada pergerakan, khususnya perihal pembebasan lahan dan persiapan riil pembangunan,” kata dia.

Pemerintah Kulonprogo menyambut baik rencana anggota DPRD DIY untuk mendesak rencana percepatan pembangunan bandara Kulonprogo ke BKPM. Dengan desakan tersebut, diharapkan tahap pembangunan selanjutnya dapat diketahui. “Kami kesulitan melakukan sosialisasi karena tidak ada jadwal tahapan pembangunan secara jelas. Yang kami sampaikan kepada masyarakat sebatas informasi saat ini,” kata Sekretaris Daerah, Budi Wibowo.

Dia menjelaskan, saat ini master plan pembangunan bandara baru tersebut telah selesai. Tahap selanjutnya adalah pengajuan analisis dampak lingkungan. Baru kemudian pengajuan permohonan rekomendasi Gubernur DIY dan Bupati Kulonprogo sebagai pemprakarsa ke Kementerian Perhubungan mengenai izin penetapan lokasi. “Nah, tahapan-tahapan itu tidak ada jadwalnya secara jelas. Kalau ditanya masyarakat, ya, baru sebatas master plan sudah selesai,” kata Budi.

PRIBADI WICAKSONO | PITO AGUSTIN RUDIANA