CPO Kena Bea Masuk 300 Persen, Indonesia Melawan  

Selasa, 11 Desember 2012 19:46 WIB

Pekerja menyortir kelapa sawit yang akan dikirim ke pabrik CPO di kawasan PTPN VIII di Cigudeg, Bogor. dok Tempo/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Prancis saat ini tengah menggodok undang-undang yang di antaranya berisi rencana penerapan bea masuk yang besarnya mencapai 300 persen untuk komoditas minyak sawit mentah (CPO). Alasannya, CPO yang mengandung lemak jenuh dinilai tak baik untuk kesehatan.

Sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia, Indonesia tak tinggal diam. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan akan segera melobi parlemen Prancis untuk memberi penjelasan. "Melalui debat terbuka, saya jelaskan bahwa apa pun kalau dikonsumsi secara berlebihan ya tidak baik, bukan hanya soal sawit," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Selasa, 11 Desember 2012.

Setiap tahunnya Prancis mengimpor sekitar 160 ribu ton CPO. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan impor CPO untuk keseluruhan impor Eropa yang setiap tahunnya mencapai 5 sampai 6 juta ton. Setengah dari jumlah itu berasal dari Indonesia.

Meskipun jumlahnya kecil, Bayu menganggap rencana bea masuk CPO itu sebagai bentuk kampanye negatif terhadap produk ekspor andalan Indonesia itu. Untuk itu, ia kemudian menyinggung soal kepentingan bisnis masing-masing negara.

Seperti diketahui, maskapai-maskapai penerbangan Indonesia beberapa tahun belakangan banyak membeli pesawat Airbus dari Prancis. Belum lagi, beberapa perusahaan terkemuka Prancis seperti Danone, L'oreal, dan Carrefour berekspansi besar-besaran hingga pelosok negeri. Untuk itu, sebagai timbal balik, Bayu berharap Prancis dapat menerima produk Indonesia. "Sawit ini kepentingan Indonesia. Saya minta itu dijaga juga," ujarnya.

Serangan terhadap komoditas sawit bukan kali ini saja dihadapi Indonesia. Selain isu kesehatan, isu lingkungan juga kerap dilancarkan untuk melemahkan komoditas ekspor utama Indonesia ini. Soal ini, Bayu menyatakan bahwa dari 23 juta ton CPO yang dihasilkan Indonesia, 7 ton di antaranya sudah bersertifikat ramah lingkungan.

Kampanye-kampanye negatif ini dinilai sangat merugikan. Apalagi, pada 2014 mendatang Uni Eropa akan menerapkan peraturan pelabelan baru di mana tiap produk harus memerinci minyak nabati yang dikandungnya, apakah itu dari sawit atau kedelai. Sebelumnya, ekspor komoditas ini sudah terusik oleh krisis moneter di Eropa.

Jika hal itu terjadi, sawit Indonesia tak akan lagi berhadapan dengan regulasi impor di tiap-tiap negara, melainkan langsung dengan penilaian konsumen. "Kalau image sawit terus dirusak dengan isu kesehatan, lingkungan, dan macam-macam ini, konsumen akan dengan sendirinya menolak sawit," ujarnya. Untuk itu, Bayu berencana untuk menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia guna menangkal berbagai kampanye negatif tersebut.

PINGIT ARIA

Berita Terpopuler:

Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya

SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai

Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos

Joko Widodo Tundukkan Sutiyoso

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

2 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

3 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

3 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

9 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

16 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

17 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

17 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

22 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya