Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo (kanan) bersama Direktur Operasional PT Merpati Nusantara Airlines Asep Eka Nugraha (kiri), saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat pertama kalinya dengan Komisi XI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Karyawan (SEKAR) PT Merpati Nusantara Airlines mengingatkan direktur utamanya, Rudy Setyopurnomo, agar berhati-hati ketika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disampaikan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Desember 2012.
"Kami sebenarnya mendukung PHK dilakukan terhadap yang terindikasi kriminal, tapi sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Ketua Badan Penasihat SEKAR, Aries Munandar.
Ia pun mengacu pada peraturan yang menyebutkan bahwa dalam PHK pelanggaran berat harus dibuktikan dahulu di pengadilan."Kalau langsung di-PHK yang ada karyawannya menggugat, nanti yang repot Merpati juga, setiap hari harus meladeni gugatan dan bayar pengacara. Padahal kondisi Merpati sedang jatuh," katanya.
Ia pun menyampaikan setidaknya lima karyawan Merpati sekarang sudah di-PHK, salah satunya adalah Captain Eman Supriatman. "Ini tergesa-gesa. Tidak sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Kepada Tempo dua pekan lalu, Rudy memang mengakui bahwa dia memecat Eman. Ia mengatakan Eman harus ditindak tegas karena melakukan pelanggaran berat. "Yang bersangkutan terbang di Express Air tanpa izin Merpati. Ini membahayakan dan merugikan Merpati."
Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan siap menampung aspirasi serikat buruh. Meskipun begitu, ia mengharapkan tambahan data-data atau kelengkapan bukti untuk pendukung.
Ia pun menyatakan bahwa persoalan PHK karyawan tidak hanya terjadi di Merpati. Namun juga perusahaan BUMN lainnya seperti Kertas Leces, Dirgantara Indonesia, PT Garam, dan PT PAL. "Sumber daya manusia kurang diperhatikan, tidak ada usaha khusus meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Untuk itu, komisi berencana menjembatani keluh kesah serikat buruh BUMN. "Nanti akan dikonfrontasi, misalnya, antara jajaran personalia di perusahaan BUMN tersebut. Tentunya dengan didampingi deputi Kementerian BUMN dan para karyawan," katanya.
