TEMPO.CO, Jakarta - Komite Ekonomi Nasional menilai inefisiensi birokrasi masih menjadi kendala berinvestasi di Indonesia. Bahkan, kecenderungannya tidak semakin membaik.
"Dari survei WEF (World Economic Forum), sebesar 15,4 persen responden menunjuk komponen ini sebagai pengganggu aktivitas bisnis yang paling utama," kata Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung, dalam Economy Outlook 2013, di Menara Bank Mega, Senin, 10 Desember 2012.
Selain itu, faktor politis, yakni korupsi, juga menjadi hambatan aktivitas berbisnis di Indonesia. Akibatnya, dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengalami penurunan peringkat relatif konsisten dalam tiga tahun terakhir ke posisi 50 dari sebelumnya posisi 46. "Peringkat daya saing Thailand, misalnya, relatif stabil di posisi 38 dan Malaysia stabil pada posisi 25.”
Kendala lainnya adalah infrastruktur. Permasalahan infrastruktur ini memang berkaitan erat dengan inefisiensi birokrasi dan korupsi. Untuk itu, Chairul meminta pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan menekan korupsi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan terkait infrastruktur, memang banyak proyek jalan tol yang belum dikerjakan. Menurut dia, BUMN juga merupakan tangan pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia, selain APBN. "Kalau APBN tak bisa, BUMN harus berusaha melakukannya," ujar Dahlan.
Dahlan berjanji pada tahun 2013 seluruh proyek-proyek jalan tol akan segera dibangun. "Meski hasilnya belum bisa dilaksanakan 2013, tapi akan segera kami mulai," ujarnya.
Selain itu, BUMN akan segera mengajukan PT Hutama Karya difokuskan menjadi perusahan jalan tol milik pemerintah. "Terutama untuk mengerjakan proyek-proyek jalan tol yang tidak digarap Jasa Marga."
