TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 60 pengusaha dari Kawasan Berikat Nusantara Marunda akan mengajukan penangguhan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Siang tadi mereka sudah ke balai kota untuk menyampaikan suratnya," kata Wakil Ketua Damar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam konferensi pers di Balai Kartini, Kamis, 29 November 2012.
Surat permohonan penangguhan UMP itu, kata Sarman, juga ditembuskan kepada tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Sebagian besar pengusaha yang mengajukan penangguhan UMP, menurut Sarman, bergerak di bidang industri tekstil dan garmen, yang bersifat padat karya. "Satu pabrik rata-rata punya seribu buruh, mereka tidak mampulah," ujarnya.
Sarman memastikan, akan ada lebih banyak lagi pengusaha yang mengajukan penangguhan kenaikan upah. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membuka posko hingga 20 Desember mendatang. Setelah pengusaha Kawasan Berikat Nusantara, pengusaha di kawasan industri Cilandak dan Pulogadung juga akan menyusul.
Sarman berharap, permohonan penangguhan UMP itu tidak dipersulit. Ia meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang menyatakan belum mampu membayar buruhnya sesuai standar yang ditetapkan. Sebab, waktu yang tersisa hanya satu bulan hingga berlakunya surat keputusan gubernur soal pengupahan pada Januari 2013.
"Jika tak cepat diputuskan, saya khawatir pengusaha akan mengurangi biaya produksi dengan PHK (pemutusan hubungan kerja)," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menetapkan UMP DKI Jakarta senilai Rp 2,2 juta. Angka tersebut naik 43 persen dibanding UMP tahun lalu Rp 1,5 juta.
