TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sofyan Djalil, mendukung langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membongkar dugaan pemalakan yang dilakukan anggota DPR pada perusahaan BUMN.
"Secara prinsip, itu bagus supaya menciptakan lingkungan yang bersih," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 5 November 2012. Namun demikian, ia menilai langkah tersebut kurang tepat.
Menurut Sofyan, Dahlan lebih baik melaporkan indikasi pemerasan tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apakah menteri waktunya habis mengurus yang seperti ini? Apa tidak ada pekerjaan yang lain?" ujar dia.
Sofyan menyebutkan, isu tentang BUMN yang menjadi sapi perah telah ada sejak lama. Tapi baru Dahlan yang berani blakblakan melontarkan hal ini. Pemberian upeti itu, kata dia, karena kondisi lingkungan yang buruk. "Melakukan itu (kasih upeti) karena lingkungan yang brengsek," ucapnya.
Dia mencontohkan, jika ada perusahaan BUMN yang tak memberikan upeti sementara mayoritas perusahaan BUMN lainnnya menyetor, perusahaan yang tak menyetor itu akan disisihkan. Atau, misalnya, jika ada proyek, perusahaan swasta berani memberikan upeti sementara perusahaan BUMN tak melakukannya, maka perusahaan pelat merah tersebut akan kalah dalam lelang.
Namun, Sofyan mengaku, selama menjabat sebagai menteri, dia tak pernah diperas ataupun mendapat laporan mengenai hal itu. "Karena orientasi saya adalah kinerja. Bagaimana kinerja mereka bisa bagus karena tugas utama BUMN adalah mendulang keuntungan," ujar dia.
Hari ini, Dahlan datang ke Badan Kehormatan DPR dan memberitahukan dua nama anggota Dewan terkait dengan pemerasan perusahaan BUMN. Dua nama yang diberikan itu berkaitan dengan tiga peristiwa pemerasan yang dilakukan oleh mereka.
Dahlan juga sudah menyerahkan berapa nilai upaya pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan pelat merah tersebut. Dahlan mengaku tidak melaporkan pemerasan ini ke KPK karena lebih menekankan upaya pencegahan di BUMN. Namun, dia berjanji akan berkonsultasi dengan komisi antikorupsi soal kasus ini.
