TEMPO Interaktif, Jakarta:Kontroversi soal pencalonan Samudera Sukardi, kakak Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia dianggap wajar oleh kalangan DPR. Tapi secara kelembangan DPR tidak merasa keberatan dengan pencalonan tersebut, selama Samudera memenuhi krtiteria-kriteria yang disyartakan seperti telah lulus fit and propper test dan dari dalam Garuda sendiri. Pandangan ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI Sumaryoto, saat dihubungi Tempo News Room melalui telpon, Selasa (4/3) malam. “Asal pencalonan itu dilakukan secara profesional dan ada fit and propper test-nya, secara kelembagaan DPR tidak keberatan,” kata dia. Tapi secara pribadi selaku orang yang satu fraksi dengan Laksamana, Sumaryoto mengaku riskan dengan pencalonan ini. “Terlalu riskan. Meski sudah melalui berbagai prosedur yang ada, tapi publik tetap saja ini akan dicurigai sebagai KKN,” ujarnya. Menurut Sumaryoto lagi, pencalonan ini akan dapat mempersulit Laksamana meski hal tersebut tidak pernah dibahas atau dipermasalahkan di dalam pertemuan atau rapat PDI Perjuangan. “Pencalonan ini dapat memberatkan Laks dan pemerintahan Megawati,” imbuhnya. Meski begitu, DPR menurutnya tidak akan mempersoalkan ini karena bukan merupakan porsi DPR memilih orang-orang yang duduk di direksi BUMN. “Pengangkatan direksi BUMN adalah keputusan Menneg BUMN dan rapat umum pemegang saham,” jelasnya. Sumaryoto mencontohkan, setelah banyaknya kasus kecelakaan kereta api terjadi, maka pemilihan direksi di PT KAI melalui pembicaraan Menteri Perhubungan dan Menneg BUMN, untuk kemudian dikonsultasikan dengan DPR. Dia menilai mekanisme pengangkatan direksi-direksi BUMN yang dilakukan pemerintah sejauh ini sudah sangat transparan dan pemerintah dapat menilai masing-masing calon tersebut. Mengenai pemilihan direksi di dua BUMN maskapai penerbangan yaitu Garuda dan Merpati, Sumaryoto mengaku belum tahu mekanisme. “Jika pemilihan direksi KAI harus melalui fit and proper test dan harus orang dari dalam perusahaan itu sendiri, maka untuk Garuda dan Merpati kita belum memiliki mekanisme yang transparan,” ulasnya. Dia mengusulkan agar pemilihan direksi BUMN dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang terdiri dari orang-orang yang ahli di bidang psikologi, ekonomi, dan manajemen. “Jadi bisa saja lembaga khusus seperti LPM UI yang menyeleksinya, kita tinggal memilih saja nantinya,” jelasnya. Seperti diketahui, pergantian Dirut Garuda akan dilakukan dalam waktu dekat. Bursa nama calon dirut maskapai terbesar milik Indonesia ini sudah mulai beredar, yang semuanya diisi oleh orang-orang dari dalam Garuda sendiri. Tapi Ketua Komisi IV itu mengaku tidakmengetahui siapa-siapa saja nama-nama calon yang ada tersebut. (Yura Syahrul)