TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengancam mencabut izin importir terdaftar (IT) perusahaan garam yang tidak menjalankan importase sesuai keputusan. "Kalau perlu kami blacklist untuk tidak diikutkan lagi," ujar Bayu, Rabu 26 September 2012.
Pelanggaran yang dilakukan importir nakal tidak bisa ditolerir, karena meresahkan petani garam. Sebab dengan kenakalannya, menyebabkan garam hasil petani tidak bisa diserap maksimal pengusaha. "Dalam mengelurkan izin kami tidak sembarangan," katanya.
Untuk menekan kebocoran, lembaganya siap melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai sehingga mampu mengontrol peredaran garam impor yang masuk. "Kita tidak punya perwakilan di pelabuhan, makanya kami koordinasi sama mereka," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Syaiful Rahman menyatakan sebanyak 33 ribu ton garam impor untuk konsumsi dari Australia segera merembes ke pasaran. Produk ini masuk sejak 19 September lalu.
Ia menyatakan proses importase garam konsumsi itu dilakukan PT Cheetham Garam Indonesia, dan Garindo. Kedua perusahaan itu menggunakan ijin IT (importir terdaftar) garam industri, namun dalam kenyataannya justru memasukan garam konsumsi. Rencannya garam yang masuk bakal diserap untuk wilayah Jawa Barat. Akibatnya, harga garam lokal anjlok.
Syaiful tidak mempercayai penjelasan pemerintah yang menyatakan telah menyetop importase garam konsumsi sejak Juni lalu, sebab dalam kenyataannya garam import masih merajalela di tiap pabrik. "Makanya harga garam petani diterima dengan murah, sebab stocknya garam impor masih puluhan ton,".
Untuk mencegah rembesan garam impor konsumsi masuk pasaran, Lembaganya berharap proses bongkar muat garam baik konsumsi ataupun industri dilangsungkan secara tunggal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selama ini, wilayah Jawa Timur merupakan sentra garam nasional. "Dari sana kita bakal tahu kemana saja garam itu beredar,".
Bahkan mereka tengah menyiapkan aksi besar dengan menutup akses Jembatan Suramadu dan aksi demo besar ke Jakarta. Beberapa Kementrian yang akan didatangisalah satunya Kementrian Perdagangan, di kantor Ketua PBSI yang baru itu, mereka sengaja akan menabur garam karena murahnya harga serapan garam lokal.
Penggerak perekonomian Kabupaten Trenggalek ada pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, yang bergantung pada alam. Karenanya, upaya pelestarian lingkungan tidak bisa ditawar lagi.
Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan
14 hari lalu
Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan
Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
