TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Budimanta, mengatakan tingkat pembayaran utang Indonesia mengkhawatirkan.
Dia menjelaskan keseimbangan primer menurun dan nilai belanja lebih besar dibanding penerimaan. Gejala ini, menurut Arif, menunjukkan turunnya kekuatan APBN dalam melakukan kembali pembayaran utang.
"Kualitas pembayaran utang tidak menunjukkan perbaikan. Malah turun," ujar Arif dalam diskusi publik terkait krisis global yang digelar Center for Information and Development Studies (CIDES) di Jakarta, Selasa, 11 September 2012.
Arif menjelaskan keseimbangan primer terus turun dari surplus Rp 50,791 triliun pada 2005 menjadi Rp 300 miliar pada 2011. Ia memperkirakan keseimbangan primer bakal minus Rp 72,3 triliun dan minus Rp 36,9 triliun pada 2013. Meski begitu, ia membenarkan bahwa rasio utang terhadap PDB membaik dari 30 persen menjadi 25-24 persen.
Besaran utang berpotensi membesar seiring dengan gejolak nilai tukar. Menurutnya, bila tidak diantisipasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi naik hingga Rp 12 ribu pada 2013.
Arif menilai euforia terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dicegah. "Jangan tutupi kondisi dan tantangan ekonomi global dengan angka-angka makroekonomi yang cukup baik. Hal ini akan memperburuk kepercayaan pasar terhadap otoritas fiskal dan moneter ketika krisis melanda," ujar Arif. Indonesia harus mengambil pelajaran dari krisis 2008.
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
58 hari lalu
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
58 hari lalu
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
