Gaikindo Dukung Larangan Mobil Mewah Beli Premium  

Reporter

Senin, 10 September 2012 08:16 WIB

Konsumen mengisi bahan bakar miyak jenis Pertamax Plus di SPBU khusus Pertamax, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (27/4). ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendukung rencana diterbitkannya pelarangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil mewah.

"Ini merupakan bentuk dukungan bagi masyarakat agar mematuhi standar emisi internasional dengan menggunakan bahan bakar yang nilai oktannya di atas 90," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 9 September 2012.

Artinya, dengan standar tersebut, mobil diharuskan menggunakaan bahan bakar sekelas Pertamax dan Pertamax Plus. "Di Eropa peraturan ini sudah lama keluar, tepatnya 2006," kata Jongkie.

Ada dua aspek yang mendapatkan pengaruh positif dari peraturan itu, pertama teknis dan kedua ekonomis. Secara teknis, bahan bakar dengan kualitas tinggi akan meningkatkan kinerja mesin. Sedangkan sisi ekonomisnya, jika mesin terawat, maka masyarakat tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk ke bengkel.

Namun ia enggan menyebutkan bahwa ketentuan tersebut diberlakukan bagi mobil mewah. "Mewah atau tidaknya saya tidak bisa menentukan, yang penting mobil produksi 2006 ke atas jangan pakai Premium," kata Jongkie.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hendak mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil mewah. Diharapkan peraturan dilaksanakan pada akhir bulan ini.

Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto mengatakan sasaran utama di awal berlakunya peraturan itu adalah melarang mobil mewah menggunakan Premium. Ia menyebutkan beberapa jenis mobil mewah seperti Mercedes Benz, BMW, Toyota Alphard, dan Toyota Camry.

Aturan ini juga berlaku bagi kendaraan umum, yaitu taksi eksekutif. Sebab, taksi jenis ini biasanya menggunakan mobil mewah jenis Mercedes Benz atau BMW. Sedangkan bagi mobil di luar jenis yang disebutkan, penerapan peraturannya akan segera menyusul.

"Ini masih uji coba dulu, kalau pembatasan bagi mobil mewah berhasil, pasti untuk jenis mobil lainnya akan mengikuti," ia mengatakan.

Rencana peraturan tersebut dipicu oleh membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi. Hingga Agustus, BBM bersubsidi yang telah disalurkan mencapai 29,32 juta kiloliter.

Adapun jumlah kuota yang tersedia sebanyak 40 juta kiloliter. Jumlah tersebut terdiri dari Premium 18,44 juta kiloliter, solar 10,06 juta kiloliter, dan minyak tanah 700 ribu kiloliter.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terkait

Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

8 hari lalu

Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi

35 hari lalu

Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memberi sejumlah catatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN 2025

Baca Selengkapnya

Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT

16 Juli 2024

Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT

Think Policy menilai pemerintah mestinya mereformasi kebijakan subsidi. Selama ini subsidi BBM tidak efektif dan salah sasaran

Baca Selengkapnya

Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

10 Juli 2024

Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.

Baca Selengkapnya

Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

3 Juli 2024

Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan produksi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 600 ribu unit pada 2030.

Baca Selengkapnya

BBM Naik 1 Juni? Jokowi: Pemerintah Akan Hitung dan Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

28 Mei 2024

BBM Naik 1 Juni? Jokowi: Pemerintah Akan Hitung dan Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sebelum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM

Baca Selengkapnya

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

16 April 2024

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

3 Maret 2024

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.

Baca Selengkapnya