TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Reforminer Institute Khomaidi Notonegoro mengatakan akibat belum optimalnya sumber-sumber pendapatan negara selain sumber daya alam membuat Indonesia memiliki posisi tawar lemah dalam negosiasi penjualan sumber daya alam.
Akibatnya dalam renegosiasi kontrak karya maupun kontrak ekspor minyak dan gas, hasilnya sering kali masih jauh dari harapan.
"Kondisi keuangan kita memang masih butuh. Jadi jual murah juga mau saja," kata Khomaidi, Rabu, 22 Agustus 2012.
Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2013, pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 324,3 triliun. Dari jumlah ini penerimaan sumber daya alam ditargetkan mencapai Rp 190,7 triliun atau 58,8 persen.
Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dari laba badan usaha milik negara sebesar Rp 32,6 triliun di 2013. "Kreativitas untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara yang lain masih belum terlihat," kata Khomaidi.
Khomaidi berharap ke depan pemerintah bisa mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara yang lain. Dengan demikian maka tata kelola sumber daya alam di Indonesia bisa lebih baik.
Dalam rancangan anggaran pendapatan negara 2013, pemerintah menganggarkan penerimaan dalam negeri Rp 1.503,3 triliun yang terdiri dari pendapatan pajak Rp 1,178 triliun dan pendapatan bukan pajak Rp 324,3 triliun.
Sedangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2012 penerimaan dalam negeri dianggarkan Rp 1.357,4 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.016,2 triliun dan PNBP Rp 341,1 triliun.
