TEMPO.CO, Jakarta: Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani meminta pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur, sebagai syarat mutlak untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi sampai level 6,8 persen pada 2013 depan.
“Harus ada jaminan semua proyek infrastruktur, minimal yang sudah ditetapkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan, terlaksana,” kata Aviliani, Senin 20 Agustus 2012. Jika semua proyek di masterplan terwujud, kata Aviliani, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menderu di atas level 7 persen per tahun.
Yang jadi kendala, kata Aviliani, adalah pendanaan. Pemerintah hanya menganggarkan belanja infrastruktur sebesar Rp 188 triliun dan belanja modal sebanyak Rp 193 triliun pada APBN 2013. Ini lebih kecil dari belanja subsidi yang mencapai Rp 316 triliun.
“Karena itu, sektor swasta dan BUMN harus membantu dengan berinvestasi di bidang infrastruktur,” katanya. Tanpa pengembangan infrastruktur, Aviliani tak yakin target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen bisa tercapai. “Tanpa infrastruktur, kita hanya bakal mengandalkan pasar domestik,” katanya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita Terpopuler:
Guru SD Unggah Foto Telanjang di Facebook
Ketua Komisi Yudisial: Kartini dan Heru Bandit
Spanduk di Kuburan, Panwaslu Akan Surati KPU
Soal Simulatur SIM, Polri Bantah Pecah
KPK Tahan Djoko Susilo Setelah Lebaran
10 Polisi Serang Markas TNI di Kaimana
Salat Ied di Shizuoka Diadakan Dua Kali
Perkumpulan Muslim Shizuoka Akan Bangun Masjid
Kisah Supir dan Satpam Yang Tak Bisa Lebaran
Dicampakkan Inter, Pazzini Tunggu Pilihan Terbaik
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
9 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
Baca SelengkapnyaDPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun
16 Juni 2023
Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
17 April 2023
Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
23 Mei 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
23 Mei 2022
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.
Baca SelengkapnyaIngin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah
12 Juli 2020
Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN
18 November 2019
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019
23 Agustus 2019
Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.
Baca SelengkapnyaPendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi
29 Juli 2018
Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi
Baca Selengkapnya