Seorang anak sedang mengais sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamanggapa, Makassar, Minggu (13/5). Kondisi pekerja anak di Kota Makassar sudah tergolong mengkhawatirkan, tercatat ada 541 pekerja anak, mulai umur 8 sampai 18 tahun. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum mengaku anggaran pengelolaan sampah masih minim. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, mengatakan dari kebutuhan Rp 62 triliun anggaran yang ada hanya Rp 12 triliun untuk lima tahun.
"Untuk itu kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti swasta dan juga meminjam dari luar negeri," kata Budi pada Senin, 6 Agustus 2012 di kantor Kementerian PU.
Salah satunya adalah meminjam kepada Jerman sebesar US$ 100 juta atau sekitar Rp 940 miliar melalui bank Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Uang ini kemudian dihibahkan kepada lima daerah untuk pembangunan tempat pembuangan akhir dengan sistem sanitary landfill.
Kelima daerah tersebut adalah Kota Malang yang memperoleh bantuan Rp 195 miliar, Kota Jambi Rp 177 miliar, Kabupaten Jombang Rp 144 miliar, Kabupaten Sidoarjo Rp 181 miliar, dan Regional Pekalongan (kota-kabupaten) Rp 177 miliar.
Budi berharap dengan suntikan dana ini pemerintah daerah bisa mengembangkan pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill secara maksimal. Sebagai contoh untuk Kota Malang hanya memiliki anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp 56 miliar, padahal kebutuhan mereka Rp 251 miliar, bisa lebih konsentrasi dalam pembenahan tempat pembuangan akhir.
