TEMPO.CO , Jakarta: Perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang alas kaki terbebas dari tuduhan praktek dumping circumvention di Brasil. Dalam proses penyelidikan, Brasil tidak menemukan adanya praktek circumvention yang dilakukan oleh perusahaan produsen alas kaki Indonesia.
Keputusan penghentian penyelidikan anti-circumvention tersebut dikeluarkan oleh Department of Commercial Defense (DECOM) Brasil dalam bentuk final determination pada 18 Juni 2012 lalu. "Kami menyambut baik keputusan otoritas Brasil ini," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Ernawati.
Praktek circumvention adalah tindakan reekspor ilegal yang diduga bertujuan menghindari pengenaan bea masuk oleh pemerintah negara tujuan ekspor. Penyelidikan anti-circumvention Brasil terhadap produk alas kaki Indonesia ini dimulai sejak 4 Oktober 2011 karena adanya permohonan dari industri sepatu Brasil, yaitu Abicalcados.
Perusahaan Brasil mencurigai adanya praktek penjualan produk Cina yang dilakukan melalui negara ketiga, antara lain Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Praktek ini ditengarai bertujuan menghindari bea masuk anti-dumping yang dikenakan oleh Otoritas Brasil terhadap Cina sebesar US$ 13,85 per pasang sejak Maret 2010.
Sebanyak 16 perusahaan Indonesia dituduh melakukan praktek circumvention oleh DECOM, terdiri atas delapan perusahaan dari Grup Nike dan delapan perusahaan dari Grup Adidas. Lima perusahaan di antaranya dipilih sebagai sampling on the spot verification oleh DECOM.
Proses verifikasi pun berlangsung dari 2 hingga 17 April 2012, yang diawasi pula oleh Kementerian Perdagangan. Setelah investigasi dan beberapa pertemuan bilateral tingkat menteri perdagangan RI dan Brasil, akhirnya DECOM mengeluarkan hasil essential fact pada 14 Juni 2012.
Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia, Djimanto, mengatakan tidak terbuktinya tuduhan Brasil itu akan mendorong negara lain tujuan ekspor bisa mempercayai produk Indonesia. Sebab, belakangan tuduhan anti-dumping, circumvention, dan lainnya sengaja ditujukan kepada Indonesia sebagai bentuk hambatan non-tarif perdagangan.
Dia menyatakan, sepanjang dituduh melakukan praktek circumvention itu, ekspor alas kaki ke Brasil tetap berjalan. Namun, karena Brasil bukan negara tujuan utama ekspor alas kaki atau hanya merupakan 5 persen dari total ekspor, kerugian pengusaha tidak terlalu terlihat.
“Tujuan utama ekspor alas kaki Indonesia adalah Eropa, dengan porsi 30 persen, kemudian Amerika Serikat (20 persen), Jepang (15 persen), serta Australia dan Brasil masing-masing 5 persen. Sisanya, diekspor ke berbagai negara, termasuk ASEAN,” kata Djimanto ketika dihubungi.
Data Kementerian Perdagangan menyebutkan, ekspor alas kaki Indonesia ke Brasil selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Tahun lalu nilai ekspor alas kaki mencapai US$ 92,4 juta, atau naik ketimbang angka pada 2010 dan 2009 yang sebesar US$ 65,6 juta dan US$ 20,3 juta. Negara tujuan utama ekspor alas kaki Indonesia di antaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.
ROSALINA | RR ARIYANI
Berita Terkait:
Keramik Tableware Cina Terindikasi Dumping
Industri Desak SBY Minta Presiden Turki Mencabut Tarif Anti Dumping
Malaysia Akan Perpanjang Tarif Dumping Plastik
Indonesia Terkena Kebijakan Antidumping Kertas Amerika
Berita terkait
Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park
26 Desember 2023
Setidaknya dalam setahun terakhir, terjadi tiga kali kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Teranyar, di
Baca SelengkapnyaIndonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya
4 Desember 2023
Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke WTO. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaKebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF
22 Oktober 2023
Pemerintah Kota Tangerang berencana meninggalkan sistem open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan kebakaran seperti TPA Rawa Kucing.
Baca SelengkapnyaKomite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China
15 Maret 2023
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.
Baca Selengkapnya2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun
13 September 2022
Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.
Baca SelengkapnyaKemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun
29 Juli 2022
Direktur Krakatau Steel dan Ketua Cluster Flat Product IISIA Melati Sarnita angkat bicara soal kergian negara akibat praktik impor baja ilegal.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen
19 Oktober 2021
Asosiasi Besi dan Baja Nasional (IISIA) menyoroti kenaikan impor baja (HS Code 72) Januari-Juni 2021 yang mencapai 3,4 juta ton.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN
29 April 2021
Menteri BUMN Erick Thohir bahwa hilirisasi ekonomi digital harus mendapat perhatian khusus untuk mengantisipasi pengembangan produk dalam negeri
Baca SelengkapnyaErick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali
29 April 2021
Erick Thohir mengatakan hilirisasi ekonomi digital merupakan satu dari 18 proyek strategis nasional yang akan dikerjakan kementeriannya pada 2022.
Baca SelengkapnyaKemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang
23 Maret 2021
Kementerian Perindustrian meminta bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk impor produk baja cold roller coil (CRC) dikaji ulang.
Baca Selengkapnya