DPR Menentang Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Reporter

Editor

Jumat, 20 Juli 2012 06:45 WIB

Ahmad Muqowam. TEMPO/ Nickmatulhuda

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Muqowwam meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. "Sebaiknya pemerintah melakukan diskusi publik untuk mendapatkan gambaran program yang tepat," kata dia pada Kamis malam, 19 Juli 2012.

Menurut Muqowwam pengembangan kawasan selat sunda bisa dilakukan tanpa harus membuang anggaran yang besar untuk membangun jembatan. Pada awalnya kata dia biaya pembangunan jembatan tersebut yang diusulkan sebesar Rp 84 triliun.

Muqowwam mengatakan pada saat itu pemerintah masih mempertimbangkan besarnya biaya pembangunan jembatan. Hanya saja sikap pemerintah saat ini berubah dan cenderung sepakat dengan pembengkakan biaya.

Biaya pembangunan jembatan yang rencananya digarap oleh PT Graha Banten Lampung Sejahtera tersebut membengkak hingga Rp 150 triliun. Bahkan untuk biaya studi kelayakan jembatan tersebut menelan biaya hingga Rp 3 triliun.

Muqowwam mengatakan untuk uang sebesar itu bisa dialokasikan untuk membeli 100 buah Kapal Roro. "Tentunya hal ini lebih bermanfaat karena bisa menjawab masalah pengangguran," kata dia.

Menurut Muqowwam jika pemerintah ingin mengembangkan kawasan selat sunda lebih baik, dia menyarankan supaya fokus membenahi pelabuhan yang ada di sana. Dia mengatakan langkah tersebut lebih bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

SYAILENDRA

Berita terpopuler lainnya:
Angelina Sondakh Menikah di Rutan KPK?
Hati-hati Gunakan Kata ''Butuh'' di Malaysia

Akbar: Pemecatan Kalla Bisa Blunder

Anak Surabaya Ini Dikontrak Klub Liga Spanyol

Ini Model Prancis Yang Temani Balotelli

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya