TEMPO.CO, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Nota kesepahaman ini merupakan langkah BPK untuk melakukan audit data dan dokumen berbasis teknologi informasi.
"Jumlah entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara semakin bertambah. Perlu penggunaan sistem teknologi pengelolaan keuangan negara yang tepat dalam pemeriksaan oleh BPK," kata Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, di Medan, Kamis, 11 Juli 2012.
Menurut Hadi, setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan terbitnya UU tentang Keuangan Negara pada 2003 dan 2004, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, tugas yang diemban BPK menjadi lebih luas dan berat. BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan badan-badan lainnya pengelola keuangan negara. "Hingga hari ini, sudah ada 1.155 entitas yang menandatangani nota kesepahaman. Kami targetkan tahun ini bisa diterapkan di semua instansi," ujar dia.
Hadi berharap dengan sinerginya data pengelola keuangan akan mempersempit peluang terjadinya kasus korupsi, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Selama ini, Hadi melanjutkan, BPK tidak bisa memonitor secara intens pengelolaan keuangan di setiap instansi. "Dengan pusat data ini, BPK bisa langsung memonitor dan menguji secara online data kapan pun untuk mencegah KKN. Kita harus sudahi praktek korupsi," katanya.
Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk data elektronik BPK RI (e-BPK) dengan data audit elektronik (e-auditee). Melalui pusat data itu, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak.
Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, menyatakan pihaknya mendukung terhadap langkah BPK tersebut. Menurut dia, dengan terintegrasinya data, maka akan lebih memudahkan BPK untuk melakukan audit. "Audit jadi lebih transparan dan akuntabel," katanya.
Dia juga meminta agar seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung BPK dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. "Harus didorong agar terwujud visi kita sebagai pulau berintegritas," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
19 jam lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
21 jam lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
1 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
6 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
6 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
7 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
15 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
50 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
53 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
53 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya