Ribuan Ton Semen Impor Bosowa Dilarang Beredar  

Reporter

Editor

Jumat, 29 Juni 2012 13:28 WIB

Sejumlah pekerja sedang membongkar semen bosowa yang sempat disita bea cukai karen tidak miliki dokumen SNI. Tempo/Yohanes seo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian Tony Sinambela mengatakan semen impor dari Vietnam milik PT Semen Bosowa Maros dilarang beredar di Indonesia meski sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) terbit belakangan. “SNI hanya untuk semen yang diproduksi setelah sertifikat terbit,” katanya kepada Tempo di Kantor Kementerian Perindustrian, Kamis, 28 Juni 2012.

Bosowa mengimpor 16.847,6 ton semen curah buatan Vietnam tanpa sertifikat SNI. Semen yang diangkut Kapal Bulk Arrow milik Bosowa ditahan petugas Bea dan Cukai Kupang pada 5 Juni lalu. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Hendri Darnadi mengatakan dokumen Bosowa berupa SNI untuk semen produksi dalam negeri. “Semen impor memiliki SNI tersendiri,” ujarnya.

Semen curah yang dibungkus kantong merek Bosowa itu ditahan di gudang milik PT Dwi Tunggal Mitra Sehati di Jalan Osmok Kota Kupang. Berdasarkan pantauan Tempo, gedung bercat cokelat itu tertutup rapat dan pintu gerbang depan digembok. Meski disegel, gudang berkapasitas 17 ribu ton dengan luas 1 hektare itu tidak dijaga petugas pabean atau kepolisian. “Belum ada permintaan untuk penjagaan," kata Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Antonia Pah.

Kepala Bea dan Cukai Kupang, Panca, mengatakan semen ditahan hingga perusahaan milik pengusaha Erwin Aksa itu menyerahkan dokumen SNI yang sah dan Pemberitahuan Impor Barang. “Sebelum diserahkan, semen dilarang keluar gudang,” katanya kepada Tempo.

Tony tak sependapat dengan Panca. Menurut dia, petugas pabean seharusnya memerintahkan Bosowa mengekspor ulang semen tersebut atau memusnahkan. Tony mengatakan, meski Bosowa mengusahakan SNI segera terbit, SNI tersebut tidak berlaku bagi semen yang telanjur ditahan. “Semen tersebut tetap dinilai tak ber-SNI,” katanya.

Tony menegaskan semen impor yang mengantongi SNI hanya semen asal Malaysia. “Produksi Vietnam belum ada,” ujarnya.

Menurut dia, memiliki sertifikat SNI tidak sulit. Untuk produk semen impor Vietnam, Bosowa harus mengajukan uji sampel ke lembaga sertifikasi produk atau laboratorium yang terakreditasi. “Pabrik semen juga perlu diuji mulai dari bahan baku dan prosesnya,” katanya.

Kepala Bagian Produksi Bosowa Nasruddin Made mengakui semennya tidak berdokumen SNI. Impor semen mendesak untuk mengisi pasar Bosowa yang kekurangan stok semen, salah satunya di Nusa Tenggara Timur.

Apalagi dua bulan belakangan produksi Bosowa tidak maksimal akibat seretnya pasokan bahan baku. Kondisi ini membuat Bosowa mengimpor semen meski dokumen SNI belum terkantongi. “Jangan sampai pasar kami lari karena akan sulit merebutnya kembali,” katanya kepada Tempo.

AKBAR TRI KURNIAWAN | SAHRUL

Berita lain:

Dahlan Tunjuk Peter Gontha Jadi Komisaris Garuda

Produsen BlackBerry PHK 5.000 Karyawan

Tak Beli Minyak dari Trader, Dahlan Anggap Positif

Menkeu Sudah Setujui Anggaran Gedung KPK

Naik Batavia Air, Bakal Dapat Voucher




Berita terkait

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

7 hari lalu

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?

Baca Selengkapnya

233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

9 hari lalu

233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?

Baca Selengkapnya

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

12 hari lalu

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

23 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

10 Maret 2024

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.

Baca Selengkapnya

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

9 Maret 2024

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?

Baca Selengkapnya

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.

Baca Selengkapnya

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).

Baca Selengkapnya