TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Energi, Satya W. Yudha, mengatakan kebijakan pemerintah mewajibkan kendaraan dinas mengkonsumsi BBM nonsubsidi tak akan mengurangi anggaran secara signifikan.

Menurut dia, program ini justru akan membuat anggaran pemerintah menjadi bengkak. "Memang volume konsumsi BBM bersubsidi turun, tapi biaya akan tetap naik karena harga BBM nonsubsidi dua kali lipat harga BBM bersubsidi," katanya saat dihubungi, Senin, 7 Mei 2012.

Penggunaan Pertamax (BBM nonsubsidi) memang lebih irit dibanding Premium (BBM bersubsidi), namun tetap akan memperbesar anggaran. Sebab biaya pembelian Pertamax tak sebanding dengan penghematan konsumsi. "Iritnya Pertamax itu tidak seberapa, tidak sampai dua kali lipat dari Premium," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Dewi Aryani Hilman, anggota Komisi Energi dari PDIP. Menurut dia, program penggunaan BBM nonsubsidi bagi kendaraan dinas malah akan melahirkan pertanyaan baru. Masyarakat akan mempertanyakan dari mana pemerintah menutup anggaran biaya BBM nonsubsidi yang digunakan aparatur negara itu.

Sebab kebutuhan untuk mengisi puluhan ribu mobil dinas dengan Pertamax pasti akan sangat besar. "Hitungannya pasti akan puluhan triliun. Ini modus pemborosan APBN gaya baru," katanya.

NUR ALFIYAH