Pemerintah Belum Cabut Impor Sapi Amerika  

Reporter

Editor

Rabu, 2 Mei 2012 09:25 WIB

Menteri Pertanian, Suswono. ANTARA/Oky Lukmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum bisa memastikan kapan akan mencabut keputusan penghentian sementara impor produk ternak dari Amerika Serikat. Pemerintah menghentikan impor produk ternak dari Amerika sejak 24 April lalu akibat mewabahnya penyakit sapi gila (Bofine Spongiform Enchepalopaty/BSE) di negara tersebut.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan penghentian impor ini diberlakukan sampai ada keputusan menteri yang berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, adanya penjelasan otoritas veteriner dan tenaga ahli Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia tentang kasus BSE dan tindakan pengendalian yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

“Kami dalam posisi menunggu dari Amerika karena mereka juga tidak bisa ekspor ke beberapa negara. Mereka sudah lapor ke OIE (Badan Kesehatan Hewan Dunia) dan akan memberitahu apa langkah yang diambil untuk mengatasinya,” kata Suswono dalam konferensi persnya terkait isu sapi gila di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 1 Mei 2012.

Kedua, setelah mendapat justifikasi dan klarifikasi dari pemerintah Amerika Serikat, selanjutnya dilakukan kajian ilmiah oleh Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ketiga, pemerintah menunggu justifikasi dan klarifikasi dari pemerintah Amerika yang dapat menyakinkan pemerintah Indonesia bahwa pemasukan produk hewan dari negara itu tidak membawa risiko masuknya penyakit BSE ke Indonesia. “Kami akan konfirmasi ke Komisi Ahli Kesehatan Hewan di Indonesia. Kalau sudah clear akan kami buka kembali,” ujarnya.

Persentase impor produk ternak dari Amerika hanya sekitar 7 persen. Tercatat, sepanjang Januari hingga 30 April 2012, total impor daging sapi sebanyak 15.748 ton. Dari Amerika hanya 6,25 persen dari volume tersebut atau sekitar 1.027 ton. Untuk jeroan sapi, impor dari Amerika sekitar 22,36 persen dari total 4.733 ton. Sementara untuk impor MBM (Meat Bone Meals) dari Amerika yang biasa untuk bahan baku pakan ternak, volumenya sekitar 60 persen dari total 80.539 ton atau sebesar 49.989 ton.

Sejak kasus BSE merebak di Indonesia, Suswono mengaku langsung mengambil langkah-langkah antisipasi dengan menerbitkan Instruksi No.02/2012 tanggal 26 April 2012 yang ditujukan ke Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Badan Notifikasi SPS (Sanitary Phytosanitari) WTO. Badan Karantina selanjutnya mengumumkan tentang penghentian pemasukan produk ternak dari AS.

Sebagai tindak lanjut pencegahan penyakit BSE dari AS melalui produk ternak, Badan Karantina pun melakukan tindakan teknis. Salah satunya, menginstruksikan ke Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian untuk melakukan penolakan pemasukan produk hewan yang berasal dari AS, terutama yang dikapalkan sejak 24 April 2012. "Bukti pengangkutan antara lain bill of lading atau cargo manifest," katanya.

Suswono meyakinkan, penghentian impor produk ternak dari Amerika Serikat ini untuk mengamankan dalam negeri dari bahaya penyakit BSE. Karena, kata dia, kalau sampai ternak di dalam negeri terjangkit penyakit BSE, akan sulit untuk bisa terbebas kembali. “Penyakit ini sangat bahaya. Apalagi masa inkubasi penyakit tersebut sangat lama hingga delapan tahun,” kata Suswono.

BSE atau penyakit sapi gila ini termasuk penyakit hewan karantina golongan 1. Penyakit ini mempunyai karakteristik yang belum terdapat di Indonesia. Penyakit ini mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan dampak sosial yang meresehkan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi.

ROSALINA

Berita terkait

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

1 hari lalu

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

Penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton telah mendapat persetujuan dari presiden.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

3 hari lalu

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

Penggunaan uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terungkap di pengadilan. Mayoritas digunakan untuk kepentingan keluarga. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

5 hari lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

6 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

10 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

12 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

12 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

13 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

13 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya