TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui keberadaan sistem kerja outsourcing (alih daya) di perusahaan BUMN membuat karyawan BUMN kian malas. Ini karena pekerjaan mereka banyak diserahkan kepada karyawan kontrak.
"Pekerjaan utama yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai BUMN jadi diserahkan kepada pekerja outsource. Ini kan keterlaluan," kata Dahlan saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Selasa, 1 Mei 2012.
Outsourcing menjadi salah satu topik yang diperjuangkan buruh dalam peringatan Hari Buruh Sedunia.
Menurut Dahlan, BUMN yang memiliki karyawan dengan jumlah besar ternyata masih mempekerjakan karyawan kontrak dengan pengalihan tugas-tugas penting kepada karyawan kontrak tersebut. "Pekerjaan karyawan kontrak juga biasanya lebih berat dibandingkan dengan pegawai BUMN," tuturnya. "Akibatnya, ada rasa ketidakadilan."
Dahlan mengakui kondisi ini akhirnya menjadi isu ketidakadilan karena banyak karyawan tetap BUMN dan karyawan kontrak dengan tugas yang sama, namun penghasilan yang berbeda.
"Sehingga, kalau saya mempekerjakan karyawan kontrak, maka tugas utama tidak boleh diserahkan kepada tenaga outsource," katanya.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sepakat untuk menghapuskan ataupun membatasi penggunaan tenaga outsource di Indonesia.
Menurut Muhaimin, sistem outsourcing di Indonesia terbukti telah menyengsarakan para pekerja atau buruh.
