TEMPO Interaktif, Jakarta: Pesangon karyawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan segera dibayarkan dari dana hasil bunga penjualan. "Dana kan tidak disetor tiap hari ke negara. Itu dioptimalkan. Jadi dana (pesangon) diambil dari dana yang dibungakan," kata Direktur Keuangan Harry Sukadis di gedung BPPN, Jakarta, Kamis (26/2). Menurutnya dana hasil proses divestasi, restrukturisi serta penjualan aset ini mencapai Rp 7 triliun. "Kita upayakan dibungakan sehingga dapat uang dari sana. Tidak mungkin uang yang kita simpan idle," katanya. Ia membantah, pesangon ini akan dibayar dari dana setoran non APBN. "Jangan sampai membebankan perolehan dari penjualan itu," kata dia. Jumlah bunga yang diperoleh BPPN selama ini, lanjut dia, sudah cukup memenuhi pembayaran pesangon ini.Sejak tahun 1999, BPPN telah menyetor kepada keuangan negara Rp 163,26 triliun, ditambah Rp 5 triliun untuk setoran tahun 2004 ini. Setoran ke pemerintah ini diberikan dalam bentuk tunai, pembelian kembali obligasi atau asset bond swap untuk APBN. Sementara itu, untuk non APBN pembayaran dilakukan secara tunai serta obligasi daur ulang. Harry mengaku belum menerima surat perintah pencairan pesangon ini. "Kalau saya terima hari ini atau malam ini, saya akan proses besok, Jumat (27/2). Paling lambat karyawan akan terima Senin," katanya. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah pesangon yang akan dibayarkan kepada karyawan BPPN ini.Dalam pemberitaan sebelumnya, jumlah pesangon karyawan BPPN ini mencapai Rp 500 miliar. Pembayaran pesangon ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan jumlah minimal. Nilai pesangon ini akan dihitung berdasarkan besaran gaji para karyawannya. Sebagai perbandingan, Ketua BPPN, Syafruddin menerima gaji pokok per Maret 2003 mencapai Rp 75 juta ditambah berbagai fasilitas dan tunjangan lain. Sementara gaji pokok wakil ketua sebesar Rp 72,5 juta dan setingkat deputi kepala sebesar Rp 65 juta. Dana dari bunga ini juga akan menutupi biaya operasional yang sudah dikeluarkan BPPN. Harry mengatakan jumlah total biaya operasional sampai 2003 mencapai Rp 6 triliun. Dana ini meliputi dana talangan, biaya konsultan, biaya sewa gedung, listrik, telekomunikasi dan sarana lainnya. Menurutnya sisa bunga ini akan dibayarkan kepada APBN. "Nanti semua diaudit," kata dia. Wakil Ketua BPPN Bidang Dukungan Kerja dan Administrasi Junianto Tri Prijono juga mengaku belum mengetahui jumlah pesangon yang akan dibayarkan. "Kisarannya tidak tahu. Kalau disebut sekitar berapa, nanti salah lagi," kata dia. Menurutnya jumlah pesangon ini harus mendapat persetujuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). "Saya belum cek lagi," kata dia.Yandi MR - Tempo News Room