TEMPO.CO, Jakarta - Terbatasnya anggaran subsidi bahan bakar minyak merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk segera beralih dari bensin ke bahan bakar gas (BBG). Demikian usulan Yayasan Teknologi, Energi, dan Inovasi Indonesia (Tenov) dan Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Sepuluh November.
Direktur Eksekutif Tenov Ferry Dzulkifli di Jakarta, Rabu, 4 April 2012, mengatakan gas yang akan digunakan bisa dalam bentuk CNG (compressed natural gas) atau LGV (liquid gas for vehicle). Tapi Tenov lebih menyarankan penggunaan CNG untuk kebutuhan transportasi. Sebab, ketersediaan CNG di dalam negeri lebih besar karena berasal dari gas bumi. Berbeda dengan LGV yang berasal dari pengolahan minyak bumi.
"Bahan baku dan proses pengolahan LGV juga lebih mahal," kata Ferry dalam Forum Group Discussion "Mempercepat Implementasi Pemanfaatan BBG untuk Transportasi" di Hotel Century. Harga eceran konsumen CNG juga lebih murah, yakni hanya Rp 4.100. Bandingkan dengan LGV yang harganya Rp 8.590.
"Untuk melepaskan ketergantungan terhadap minyak bumi, CNG lebih berpeluang dan unggul," ujarnya. Namun, Ferry mengingatkan, regulasi harus jelas, termasuk prioritas alokasi gas untuk kebutuhan lain. Menurut Ferry, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 6 ayat 3, prioritas BBG untuk kendaraan bermotor belum diakomodasi. "Perlu perubahan untuk menguatkan posisi alokasi BBG sebagai pengganti BBM," kata dia.
Lokasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas juga dinilai perlu dibuat regulasi khusus. Pemerintah, dia menambahkan, perlu mengatur ketersediaan lahan yang dekat dengan pipa jalur gas dan jalur konsumen untuk lokasi SPBG. Perizinan juga harus dipermudah dengan memangkas jalur birokrasi agar pembangunan cepat dan murah.
Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo setuju dengan usulan pemilihan CNG ketimbang LGV. Sebab, untuk mengolah LGV, pemerintah harus mengimpor minyak mentah yang biayanya mahal. Sementara CNG bisa tersedia dari hasil gas bumi dalam negeri. "Saya setuju CNG lebih murah. Kalau pakai LGV, anggaran negara tidak akan cukup," kata dia.
ROSALINA
Berita terkait
Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?
12 hari lalu
Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.
Baca SelengkapnyaPeringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III
59 hari lalu
MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.
Baca Selengkapnya34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali
18 Januari 2024
Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.
Baca SelengkapnyaSyarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?
16 Oktober 2023
MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?
Baca SelengkapnyaIndosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia
26 Juli 2023
Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Baca Selengkapnya5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia
11 Februari 2023
Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTurunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi
11 Februari 2023
Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap
10 Februari 2023
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSoal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis
7 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.
Baca SelengkapnyaInginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
Baca Selengkapnya