TEMPO.CO, Jakarta -Badan Urusan Logistik diminta tidak menyalurkan beras untuk rakyat miskin yang berkualitas buruk. Jika menemukan beras yang rusak, sebaiknya tidak dibagi ke masyarakat tetapi dijual untuk makanan ternak. “Saya harap tidak ada pembagian beras miskin yang buruk,” kata anggota Komisi Pertanian DPR, Siswono Yudho Husodo saat rapat dengan Direktur Utama Perum Bulog, di gedung DPR, Senayan, Senin 19 Maret 2012.

Siswono berharap, seluruh beras raskin yang disalurkan pada 2012 berasal dari beras lokal. Apalagi Bulog sudah mengeluar letter of credit sebesar Rp 1 triliun untuk membeli beras produksi dalam negeri.

Jika menemukan beras rusak, Bulog diminta tidak menjual ke masyarakat tetapi dijual sebagai makanan itik. “Harus ada komitmen integritas untuk tidak menyalurkan beras kualitas buruk,” ujar Siswono.

Herman Khaeron, anggota Komisi Pertanian dari Fraksi Partai Demokrat meminta Bulog membentuk tim untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM, terutama yang berdampak pada harga beras. Bulog diminta memantau setiap kenaikan beras yang terjadi. Tindakan pemantauan ini penting dilakukan karena Bulog merupakan stabilisator harga beras.

Dia mencontohkan, Bulog harus melakukan operasi hingga ke tingkat kecamatan. Operasi tidak hanya dilakukan di tingkat distributor seperti Pasar Beras Cipinang. “Kalau sampai tingkat kecamatan saya yakin Bulog mampu,” kata dia.

Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso menyatakan, dia sudah menyortir beras sebelum didistribusikan ke masyarakat. Dia memastikan, beras yang disalurkan kepada masyarakat adalah beras yang layak untuk dikonsumsi. Namun dia mengakui ada kesulitan pemantauan karena titik distribusi beras miskin ini sangat banyak. Dia menghimbau masyarakat yang menemukan beras dengan kualitas buruk melaporkan ke Bulog. “Kami siap menukar kembali,” kata dia.

I WAYAN AGUS PURNOMO