TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengisyaratkan akan menambah subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Tambahan subsidi diperlukan setelah tarif listrik batal naik dan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak gagal.
“Kami akan lakukan kajian. Kalau memang betul subsidi tidak bisa dijaga karena ada hambatan, kami akan memotong belanja pada APBN Perubahan,” kata Agus kemarin. Pemotongan anggaran belanja selanjutnya dialihkan untuk menambal subsidi.
Penambahan subsidi ini, menurut Agus, akan diajukan melalui APBN Perubahan 2012 yang diajukan lebih cepat dari biasanya. “Biasanya APBN-P diajukan Juni dan Juli, sekarang dipercepat,” katanya.
Selain akibat kegagalan pengendalian konsumsi BBM, pemicu lain yang membuat subsidi energi membengkak adalah kenaikan harga minyak dunia. Saat ini minyak dunia telah menembus US$ 100 per barel.
Angka itu jauh di atas asumsi APBN 2012 sebesar US$ 90 per barel. Dengan asumsi tersebut, subsidi listrik dipatok sebesar Rp 45,6 triliun dan BBM Rp 123,6 triliun.
Menimpali Agus, Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo mengatakan belanja yang bakal dibabat terutama belanja barang dan operasional. Pemotongan anggaran dilakukan secara selektif agar Kementerian dan lembaga tetap mampu menjalankan kebijakan besar.
“Kebijakan penghematan ini berhasil diterapkan tahun lalu dengan besar penghematan sebesar Rp 14 triliun,” ucapnya.
Terkait dengan perubahan harga BBM dan listrik, Menteri Keuangan juga mengusulkan agar harga eceran BBM bersubsidi jenis Premium dan solar tidak dibatasi dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2012.
Harapan Agus adalah agar Dewan hanya menetapkan besaran subsidi BBM dan listrik serta menetapkan alokasi konsumsi BBM bersubsidi. “Dua tahun terakhir kita berkutat pada subsidi, ini menghabiskan waktu.”
Selama ini pemerintah sulit mengubah harga BBM dan listrik bersubsidi karena Undang-Undang APBN 2012 menyebutkan harga eceran BBM bersubsidi tidak naik.
Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasi menyatakan mendukung usulan penambahan subsidi BBM dan listrik pada APBN Perubahan 2012.
“Penambahan subsidi itu keharusan,” katanya saat dihubungi Tempo. Politikus Partai Demokrat ini juga menyetujui keinginan pemerintah mempercepat usulan APBN Perubahan 2012.
Adapun anggota Komisi Keuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta, menilai membengkaknya subsidi energi justru disebabkan pemerintah yang tidak konsisten menjalankan kebijakan energi.
Faktor lainnya adalah adanya kebocoran penyaluran BBM. “Jadi ini akibat kinerja pemerintah yang kurang konsisten,” katanya.
AKBAR TRI KURNIAWAN | MARTHA THERTINA | EFRI RITONGA
Bisnis Terpopuler
Pendapatan dari 'Facebooker' Sangat Murah
Pemerintah Ngotot Naikkan Tarif Listrik
Suap Memaksa Pengusaha Tekan Upah Buruh
Bank BUMN Diminta Beli Bank Mutiara
Investor Minati Saham Garuda yang Tak Laku
Sengketa Lahan, Menteri Energi Surati Bupati
Penerima Subsidi Listrik Diminta Tidak Boros
Ekonom: Pemerintah Semestinya Subsidi Bunga KPR
Hasil Kajian, Pelanggan Mampu Bayar Listrik Mahal
Pasar Bersikap Hati-hati Rupiah Melemah 13 Poin
