TEMPO.CO, Jakarta - Opsi harga tengah diusulkan menjadi alternatif upaya meringankan konsumen bahan bakar minyak non subsidi. Usulan ini terkait dengan rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Opsi itu, kata anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Satya W Yudha, salah satu cara agar kebijakan nantinya tidak memberatkan pengguna BBM nonsubsidi.
Untuk menempuh opsi ini, pemerintah menanggung pajak 20 persen dari harga ekonomis premium. Dengan demikian, konsumen nonsubsidi bisa membeli dengan harga Rp 6.400 per liter. "Masyarakat jadi tidak dibenturkan pada paksaan membeli Pertamax," katanya ketika dihubungi, Jumat (20/1).
Seluruh SPBU pun tidak perlu dimodifikasi, tinggal membedakan antara premium subsidi dan nonsubsidi. Menurut anggota fraksi Golkar ini, bisa juga diterapkan metode IT dan nonIT. "Metode IT bisa dengan smart card, sedangkan yang nonIT dengan pengawasan langsung di lapangan."
Adapun pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Anggito Abimanyu, lebih setuju dengan kenaikan harga. "Sejak tahun lalu kami sudah mengusulkan kenaikan sebesar Rp 500, namun untuk angkutan umum dikenakan sistem cash back menggunakan cash card," katanya.
Anggito menambahkan, kenaikan ini sekaligus mendukung program konversi dari BBM ke bahan bakar gas. Dengan kenaikan BBM, BBG akan lebih murah daripada premium. "Pada dasarnya BBG itu lebih murah dan lebih aman,"ujarnya.
AYU PRIMA SANDI
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
33 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya