TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya W. Yudha, meminta pemerintah segera menyerahkan konsep mekanisme pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk disepakati bersama sebelum diterapkan April Mendatang.
"Begitu selesai reses harus langsung diserahkan ke kami. Sistem masih harus digodok dan dipertimbangkan dampaknya ke masyarakat," ujarnya saat dihubungi pada Senin 2 Januari 2012.
Seperti diketahui pemerintah merencanakan program pembatasan diterapkan pada April 2012. Namun hingga saat ini belum ada konsep dan mekanisme pembatasan yang pasti dan siap untuk dilaksanakan.
Pemerintah beralasan, perlu menyelesaikan payung hukumnya terlebih dahulu yang tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 yang saat ini masih dinanti persetujuannya di tangan Sekretariat Negara.
Satya menegaskan pembatasan tetap harus dijalankan pada April mendatang sesuai dengan amanat anggaran pendapatan dan belanja negara. Mekanisme pembatasan dipilih lantaran pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menjelaskan pengaturan BBM bersubsidi sebenarnya gampang dilaksanakan. "Pemerintah hanya perlu memutuskan secara definitif dan menjalankan keputusan tersebut," katanya.
Belum adanya keputusan yang definitif inilah yang membuat pembatasan BBM bersubsidi menjadi terkatung-katung dan terkesan berat dilaksanakan. Ketegasan pemerintah dinilai kurang dalam hal ini. "Coba tanya pemerintah apa sudah siap mekanismenya dan sudah dapat dipastikan?"
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, berjanji pemerintah akan menitikberatkan perhatian dalam pengaturan BBM bersubsidi di tahun ini. "Pengaturan BBM mungkin akan menyita konsentrasi lebih banyak," ujarnya.
Dari sisi teknis Kementerian Energi mengaku telah siap menjalankan pembatasan. Tinggal menanti pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, untuk kemudian dibahas bersama DPR.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
33 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya