TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap belanja pemerintah tidak perlu didanai melalui utang. “Utang tidak salah, tapi kalau bisa, tidak perlu utang,” kata dia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin, 19 Desember 2011.
Menurut Agus, utang bisa dihindari jika pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. “Mohon dijaga penerimaan PNBP ini, setiap organisasi dikumpulkan dan tidak boleh ditunda 2 hingga 3 bulan,” ujarnya.
Menurut Agus, potensi penerimaan berkurang akibat lalainya kementerian dan lembaga teknis serta pemerintah daerah memotong pajak dari anggaran yang dibelanjakan. “Jangan lupa itu segera dipotong untuk dibayarkan ke kas negara,” katanya.
Total utang Indonesia sampai bulan ini naik Rp 13,3 triliun menjadi Rp 1.768 triliun. Lonjakan utang ini disebabkan oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing untuk pinjaman luar negeri.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menjelaskan kenaikan utang selain berasal dari surat berharga negara (SBN) juga karena gejolak nilai tukar rupiah. "Hampir 45 persen utang Indonesia dalam berbagai bentuk valuta asing," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, masih kekurangan Rp 13 triliun dari target penerbitan SBN tahun ini (gross) sebesar Rp 211 triliun. Sisa utang itu akan dikejar sampai akhir tahun untuk kebutuhan pembiayaan. Rahmat tak bisa memperkirakan apakah total utang pada akhir tahun ini bakal naik. Sebab, hal itu terkait dengan nilai tukar rupiah.
Untuk menilai efektivitas utang pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit utang pemerintah mulai tahun depan. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan obyek pemeriksaan BPK terkait manajemen pengelolaan utang di dalam dan luar negeri. "Itu jadi prioritas BPK ke depan karena utang kita cukup besar. Kami akan nilai sejauh mana manajemen utang dilakukan pemerintah," katanya.
Hasan mengakui selama ini kewajiban pemerintah itu baru sebatas penghitungan dan pelaporan utang. "Utang sebatas dicatat dan dilaporkan," katanya. Pemeriksaan BPK juga masih berkonsentrasi pada belanja dan pendapatan negara. "Utang belum banyak tersentuh," kata dia.
Padahal utang termasuk komponen pembiayaan negara. "Pendapatan ada pajak, ada nonpajak, dan pendapatan sumber daya alam dengan pendapatan pembiayaan pinjaman luar negeri yang mencakup utang," ujar dia.
Belum adanya pemeriksaan membuat BPK belum dapat menilai tingkat efisiensi manajemen utang pemerintah. "Kami belum melakukan pemeriksaan (manajemen utang)," katanya lagi.
Untuk itu, BPK akan memulai dengan melakukan survei pendahuluan tentang lama waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan rencana ini selama menjelang akhir tahun. "Yang jelas, itu komitmen BPK," tutur Hasan.
AKBAR TRI KURNIAWAN
Berita terkait
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
17 hari lalu
Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
18 hari lalu
Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
18 hari lalu
BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaBI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar
7 Maret 2024
BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024
18 Februari 2024
Berita terpopuler: Program makan siang gratis bisa berujung pada utang luar negeri, jadwal dan cara mendaftar CPNS 2024
Baca SelengkapnyaEkonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri
17 Februari 2024
Ekonom memprediksi, jika program makan siang gratis akan berujung pada penambahan utang luar negeri. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan
15 Februari 2024
Pasangan Capres dan Cawapres) nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul di hitung cepat.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI
15 Februari 2024
Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.
Baca SelengkapnyaCadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah
9 Februari 2024
Cadangan devisa Indonesia menurun pada bulan pertama 2024 gara-gara pembayaran utang luar negeri. Masih dua kali lipat dari standar internasional.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun
16 Januari 2024
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri RI per November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar atau Rp 6.230 triliun.
Baca Selengkapnya