TEMPO.CO, Washington -Setelah kekuasaan diktator Saddam Husein runtuh, Irak kini mulai berbenah. Salah satu cara yang dilakukan Perdana Menteri Nouri Al Maliki ialah mengundang investasi para pebisnis Amerika. Modal dari negeri penakluk Saddam Husein itu dinilai bisa membantu pemulihan Irak yang porak poranda pasca perang.
Dalam rangkaian kunjungannya perdana pemerintah Irak paska keruntuhan Saddam ke Washington, Maliki membawa 40 pebisnis Irak yang mengharapkan kerjasama bisnis dan perdagangan.
Demi mengundang investasi, ia menjamin saat ini keamanan di negeri seribu satu malam itu berangsur membaik. "Masa depan kepemimpinan Irak tak lagi ditangan para jenderal, melainkan di pundak para pengusaha." kata dia seperti dikutip BBC kemarin.
Maliki juga mengatakan, selain minyak masih banyak sektor usaha lain yang menunggu kucuran investasi seperti bisnis jasa kesehatan, telekomunikasi, konstruksi serta lembaga keuangan. Ia juga mengatakan tak ada batas untuk investasi Amerika. Saat ini investasi asing di Irak mencapai US$ 70 miliar. "Semua sektor ekonomi terbuka untuk Amerika," ujarnya.
Selepas bertemu Maliki, Presiden Barack Obama mengataku percaya keamanan Irak telah pulih. Ia juga yakin ekonomi Irak akan tumbuh pesat, bahkan lebih cepat dari India atau Cina.
Presiden kulit hitam pertama itu juga menegaskan bahwa tak ada lagi pangkalan militer di Irak mulai tahun depan, tapi hubungan erat yang selama ini terjalin tetap dipertahankan. "Kami akan memastikan penarikan mundur militer dilakukan hingga tuntas. Kami juga berkomitmen pembangunan Irak akan berlangsung tanpa hambatan," katanya.
FERY FIRMANSYAH
Berita terkait
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun
18 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
21 jam lalu
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
Baca SelengkapnyaPencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor
23 jam lalu
Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.
Baca SelengkapnyaPertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38
1 hari lalu
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.
Baca SelengkapnyaPemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar
1 hari lalu
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS
2 hari lalu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.
Baca SelengkapnyaRI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel
2 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama
Baca SelengkapnyaAXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023
3 hari lalu
AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.
Baca SelengkapnyaJokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi
3 hari lalu
Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap
Baca SelengkapnyaSatgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024
3 hari lalu
Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.
Baca Selengkapnya