TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menilai pemerintah harus mengantisipasi dampak buruk dari Free Trade Agreement yang diteken pemerintah dengan banyak negara. Dampak buruk tersebut adalah pasar domestik dibanjiri oleh produk luar negeri.
"Tahun depan permintaan luar negeri rendah, sedangkan pasar domestik kita tinggi. Kita pasar bagi dunia," kata dia di Jakarta, Rabu 23 November 2011. Untuk itu, kata dia, potensi domestik yang tinggi harus bisa dimanfaatkan industri dalam negeri.
Namun faktanya, kata dia, justru antarinstansi pemerintah justru menciptakan hambatan terhadap pergerakan barang di dalam negeri. "Ada trade barrier di antara kita sendiri," ujarnya. Salah satu bentuk hambatan yang diciptakan oleh pemerintah sendiri adalah retribusi pemerintah daerah. "Pergerakan barang membutuhkan biaya yang tinggi," katanya.
Akibat situasi seperti ini, kata Anny, sangat wajar banyak produk Cina membanjiri pasar domestik. "Mungkin karena pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia lebih cepat," ujarnya.
Meski perdagangan bebas merugikan, pemerintah belum berniat meninjau ulang perjanjian tersebut. Justru, kata Anny, hal itu sebagai tantangan bagi masyarakat Indonesia. "Kita ini sudah menjadi rujukan dari beberapa negara dalam pembangunan ekonomi," katanya.
Anny mengatakan industri dalam negeri harus merebut pasar domestik yang bakal terus meningkat. Pemerintah juga akan terus menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi domestik merupakan tumpuan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Harapan terhadap konsumsi domestik menguat karena perlambatan ekonomi dunia menurunkan ekspor Indonesia.
AKBAR TRI KURNIAWAN
Berita terkait
Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan
14 Juli 2023
ASEAN dan China sepakati panduan mempercepat perundingan tata perilaku Laut China Selatan dan dorong pembicaraan soal perdagangan bebas kawasan
Baca SelengkapnyaCina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas
13 Juli 2023
Cina dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong pembicaraan tentang versi ketiga dari perjanjian perdagangan bebas pada pertemuan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaRusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun
19 Juni 2023
Meski secara militer kerja sama Rusia dan Iran telah terjalin erat, hubungan ekonomi kedua negara ternyata masih tergolong rendah.
Baca SelengkapnyaBogor Goals: Kilas Balik APEC dan Komitmen Perdagangan Bebas dan Terbuka
18 November 2022
Salah satu momen paling penting sepanjang sejarah KTT APEC terjadi pada tahun 1994 di Kota Bogor, Indonesia. Kala itu lahir deklarasi Bogor Goals.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Bupati Bintan Sudah Bermain Kuota Rokok Sejak 2017
12 Agustus 2021
KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi sebagai tersangka dalam perkara pengaturan kuota rokok.
Baca SelengkapnyaKPK Sangka Bupati Bintan Rugikan Negara Rp 250 Miliar di Perkara Kuota Rokok
12 Agustus 2021
KPK langsung menahan Bupati Bintan Apri Sujadi yang terjerat kasus kuota rokok.
Baca SelengkapnyaInvestor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus
27 September 2020
Pemerintah resmi mengguyur paket stimulus baru bagi calon investor zona perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau.
Baca SelengkapnyaRI Tawarkan 3 Proyek di Karimun ke Investor Singapura
20 Juni 2019
Tiga proyek yang ditawarkan ke investor Singapura itu akan menggunakan lahan seluas 52 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO
10 Juni 2017
Kementerian Perdagangan memperjuangkan keputusan panel WTO.
Baca SelengkapnyaIndonesia-Sri Lanka Bahas Perdagangan Bebas
8 Maret 2017
Perjanjian perdagangan bebas ikut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena hari ini.
Baca Selengkapnya