TEMPO Interaktif, Washington:Badan Moneter Internasional (IMF) memutuskan untuk mengucurkan pinjaman terakhir sebesar US$ 505 juta kepada Indonesia setelah mengevaluasi kondisi perekonomian negeri ini. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) pun melakukan tindakan yang sama dengan nilai US$ 188,06 juta.Deputi Direktur Pelaksana IMF Shigemitsu Sugisaki menyatakan, perkembangan ekonomi Indonesia mengarah pada kondisi yang lebih baik dan stabil sehingga layak mendapat bantuan tersebut. "Dana bantuan tersebut merupakan bagian dari paket pemulihan senilai US$ 5,3 miliar," katanya di Washington, Jumat waktu setempat. Sugisaki menyatakan, Indonesia disarankan untuk menerima program tambahan, sebab dana tersebut bisa digunakan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di samping itu, Indonesia dianjurkan melakukan konsolidasi fiskal yang impresif dan menekan nilai inflasi rendah, sekaligus mengurangi pengaruh eksternal yang hanya akan memperlemah kondisi. Perbaikan yang dilakukan, kata Sugisaki, akan menjadi dasar dari perkembangan ekonomi yang lebih stabil dan prospek positif bagi ketenagakerjaan di masa datang. IMF mengharapkan dana tersebut digunakan pemerintah untuk pembangunan yang bisa memperkuat negara di tengah pemulihan investasi dan aktivitas bisnis. Daniel Citrin, pimpinan IMF untuk Indonesia, mengatakan, ekonomi Indonesia mengalami stabilisasi sejak krisis regional. "Fakta bahwa mereka tidak mencari pinjaman baru untuk tahun depan adalah bukti kesuksesan pemerintah memperbaiki stabilitas makroekonomi," ujar Citrin dalam konferensi pers di Washington. Citrin menambahkan, sesungguhnya ekonomi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, karena merupakan negeri kaya dengan segudang sumber alam dan tenaga kerja yang terdidik. "Yang dibutuhkan hanyalah kondisi dan pengaturan kebijakan yang lebih baik," ungkapnya. Dalam siaran persnya, IMF menyatakan kebijakan pemerintah sejak evaluasi terakhir berlanjut dengan baik. Kebijakan fiskal juga terus membaik. Anggaran 2004, sejalan dengan reformasi pajak dan bea cukai, menunjukkan adanya langkah lebih maju menuju posisi fiskal yang berkelanjutan. Menurut badan dunia ini, sebaiknya pemerintah mempertahankan kepercayaan pasar karena hal itu membantu mempermudah transisi yang akan dijalani.IMF juga menyebutkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang stabil dan berlanjutnya penurunan inflasi mendorong penurunan suku bunga bank. Kondisi itulah yang mendukung perbaikan ekonomi. Bank Indonesia pun telah memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas moneter. Hal ini, menurut IMF, bisa membantu mengamankan nilai inflasi dan stabilitas nilai tukar. Menurut Sugisaki, IMF akan membantu pemerintah Indonesia dalam implementasi langkah-langkah perbaikan. Mereka juga akan berdialog mengenai kebijakan yang berkaitan dengan post-program monitoring. Indonesia merupakan negara terakhir, yang dihantam krisis keuangan di kawasan Asia pada 1997-1998, yang keluar dari program pinjaman IMF. Namun, Indonesia masuk dalam post-program monitoring IMF. Pengembalian utang berdasarkan jadwal normal dan kesepakatan akan berjalan selama tujuh tahun. Sementara itu, di Manila, Filipina, Bank Pembangunan Asia (ADB) juga mengumumkan akan mengucurkan dua pinjamannya kepada Indonesia senilai US$ 188,6 juta. Paket pertama senilai US$ 100 juta. Dana ini diharapkan dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana medis di daerah tertentu seperti Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Tengah, NTB dan NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Sulawesi, Gorontalo, dan Sumatera Selatan. Paket pinjaman kedua bernilai US$ 88,6 juta direncanakan untuk meningkatkan kondisi perumahan di daerah urban, termasuk daerah kumuh dan rumah-rumah liar. Pinjaman ini juga untuk mendanai jalan-jalan sehingga mempermudah arus ke daerah pinggiran. Salah satu porsi dari pinjaman itu akan dipinjamkan oleh pemerintah kepada lembaga finansial pusat untuk membangun sistem keuangan perumahan. Menanggapi adanya bantuan dana dari ADB untuk pemenuhan perumahan di perkotaan, pengamat perumahan Panangian Simanungkalit belum bisa memastikan seberapa efektif dana tersebut digunakan. Hal ini dikarenakan belum ada program resmi yang diputuskan pemerintah berkaitan dengan penggunaan dana ADB tersebut. Menurut Panangian, dana tersebut selayaknya diberikan kepada konsumen menengah ke bawah yang sangat memerlukan perumahan. Para kontraktor yang mengalami kemacetan dana sebaiknya tidak mendapat bagian. "Biar pasar yang mengendalikan," ujarnya. Dia menyatakan, bantuan bagi rakyat kecil tersebut bisa berupa subsidi, pengurangan harga perumahan, atau penurunan bunga kredit perumahan. Yang menjadi permasalahan sekarang dalam skema pembangunan perumahan, menurut dia, adalah kurangnya pengawasan dari DPR. "Semuanya tergantung pengawasan dari DPR." Rita/Maria Ulfah/AFP - Tempo News Room