TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru saja dilantik Sharif Cicip Sutardjo menyatakan masih perlu menelaah dan mempelajari soal kasus garam impor yang hingga kini masih diperdebatkan. Jika memang ternyata produksi garam dalam negeri bisa memenuhi permintaan, ia menilai tidak perlu ada kebijakan importasi produk itu.
Begitu juga soal maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan negara tetangga, Sharif berjanji akan bersikap tegas. “Kalau ada pencurian ikan harus ditangkap. Pasti itu, karena ilegal,” katanya, Rabu, 19 Oktober 2011.
Sharif yang menggantikan Fadel Muhammad di posisi menteri kelautan ini menyatakan butuh menyesuaikan diri dengan rencana kerja kementerian dalam waktu satu bulan ke depan. Dalam waktu sebulan itu ia yakin bisa menjalin kerja sama baik dan beradaptasi dengan seluruh jajaran kementerian di tingkat eselon 1 dan 2.
“Insya Allah bisa secepatnya menyesuaikan. Karena saya melihat ada potensi-potensi besar di tingkat Dirjen (Direktur Jenderal) jadi saya pikir tidak lama, paling lama satu bulan kami sudah bersatu,” katanya.
Meski begitu, Sharif mengaku belum bisa menjabarkan program utama yang akan diusungnya dalam waktu dekat. Dia hanya menyebutkan, dalam waktu satu minggu dalam jabatan barunya akan mempelajari anggaran kementerian untuk rencana kerja tahun depan. “Karena hari Senin saya sudah dipanggil ke DPR untuk rapat kerja soal anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf mengatakan, pejabat struktural eselon di kementeriannya tidak akan sulit berkoordinasi dengan pemimpin baru. Karena, tugas yang diamanatkan oleh Presiden masih sama yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pembudidaya perikanan.
“Selama dua tahun pondasi program sudah dibangun Pak Fadel, jadi sekarang tinggal bagaimana dilanjutkan oleh menteri yang baru,” kata Gellwyn.
Karena Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru dijabat oleh seorang pengusaha, menurut dia, maka program kementerian akan berfokus pada pengembangan UKM di bidang perikanan dan kelautan. “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat akan jadi prioritas,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Pertanian dan Kelautan Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron yakin Sharif mampu menjalankan kementerian dengan baik. “Keahliannya sebagai pengusaha dan politikus sudah cukup, tinggal bagaimana leadership-nya saja dimanfaatkan untuk mengelola kementerian secara profesional,” ungkapnya.
ROSALINA
Berita terkait
Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai
3 jam lalu
Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?
Baca SelengkapnyaZulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri
4 jam lalu
Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.
Baca SelengkapnyaViral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..
1 hari lalu
Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?
Baca SelengkapnyaKemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor
1 hari lalu
Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Bea Cukai Turun 4,5 Persen
3 hari lalu
Penerimaan Bea Cukai Januari-Maret turun 4,5 persen dibanding tahun lalu.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
3 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
3 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
3 hari lalu
Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.
Baca SelengkapnyaBea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan
4 hari lalu
Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.
Baca SelengkapnyaViral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai
6 hari lalu
Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.
Baca Selengkapnya