TEMPO Interaktif, Jakarta - Bank Indonesia hingga saat ini belum merampungkan aturan tentang wealth management atau layanan eksklusif kepada nasabah prioritas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan saat ini pembahasan masih di level teknis. "Tapi prinsip-prinsipnya sudah kami setujui," kata Halim di sela-sela "The 4th International Wealth Management & Private Banking Conference 2011" di Jakarta, Selasa, 18 Oktober.
Konsep beleid tersebut sudah diajukan ke tim teknis. Substansi aturan antara lain tentang definisi wealth management, jenis produk yang boleh ditawarkan, dan nasabah yang boleh dilayani. "Nama layanan juga harus khusus, sehingga nasabah tahu dia nasabah premium," kata Halim.
Bank Indonesia belum pernah mengatur wealth management secara khusus. Selama ini aturannya tersebar di peraturan Bank Indonesia lain.
Sebelumnya Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengaturan perbankan Muliaman Hadad menyatakan PBI ini akan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan produk private banking. "Regulasi ini meyakinkan bahwa prinsip kehati-hatian itu diterapkan," kata Muliaman.
Ketua Certified Wealth Managers' Association (CWMA) Darmadi Sutanto mengatakan potensi nasabah premium perbankan mencapai 1,1 juta orang. "Mereka adalah orang yang membelanjakan uangnya mencapai US$ 10-20 per hari," kata Darmadi Sutanto di sela-sela "The 4th International Wealth Management & Private Banking Conference 2011". Selain itu, definisi lain potensi nasabah premium adalah mereka yang berpenghasilan US$ 50 ribu per tahun.
Jumlah potensi nasabah premium ini naik dari empat tahun lalu yang hanya sekitar 600-700 ribu orang. Penyebabnya, dalam tiga tahun terakhir bisnis memang mengalami perkembangan. Saat ini di Bank Negara Indonesia (BNI) saja baru melayani 10 ribu nasabah premium. Dana yang dikelola mencapai Rp 30 triliun, meningkat dari akhir tahun lalu yang hanya Rp 27 triliun.
Darmadi yang juga menjabat sebagai Direktur Consumer dan Retail Bank BNI mengatakan jumlah ini akan diharapkan terus bertambah saat BNI meluncurkan kembali layanan terbaru pada November mendatang. Sebab menurut dia masih banyak orang kaya di Indonesia yang belum mendapatkan layanan premium.
EKA UTAMI APRILIA
Berita terkait
Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat
2 hari lalu
Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.
Baca SelengkapnyaMeski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit
2 hari lalu
PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaBRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay
3 hari lalu
Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.
Baca SelengkapnyaSuku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti
3 hari lalu
BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaHilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan
3 hari lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit
4 hari lalu
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.
Baca SelengkapnyaBI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit
4 hari lalu
BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Baca SelengkapnyaBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini
4 hari lalu
BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaBI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini
5 hari lalu
BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
7 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca Selengkapnya