Petugas mengangkut susu sapi segar dari peternak di Koperasi Peternak Susu Bandung Utara, Jawa Barat, Minggu (10/4). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Persusuan Nasional meminta Kementerian Pertanian turun tangan ikut menetapkan harga susu peternak yang dibeli oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Sebab selama ini harga susu peternak dihargai terlalu rendah oleh IPS.
Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana mengatakan harga pembelian susu di tingkat peternak selama ini ditentukan oleh Industri Pengelolaan Susu (IPS). Harganya dipatok sebesar Rp 2.700 per liter, dengan alasan kualitas susu rendah karena mengandung bakteri di atas ketentuan Standar Nasional Indonesia.
“Peternak tidak bisa negosiasi soal penetapan harga itu karena tidak ada fasilitasnya,” kata Teguh dalam konferensi persnya di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Dia melanjutkan, dengan harga jual Rp 2.700 per liter, peternak belum bisa untung. Sebab biaya produksi yang harus dikeluarkan peternak saja mencapai Rp 4.200 per liter. Tingginya biaya produksi susu ini juga disebabkan oleh mahalnya biaya pakan sapi perah.
Harga pakan sapi perah sebesar Rp 2.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai terlalu mahal, padahal harga yang wajar menurut peternak sebesar Rp 1.500 per kilogram. Akibat tingginya biaya pakan ini peternak menginginkan harga jual susu ke IPS sebesar Rp 4.500 per liter.
Teguh menambahkan kualitas susu peternak tidak bisa bagus karena tidak ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah memberikan fasilitas pendukung kepada peternak seperti alat pemerah, mesin pendingin, dan laboratorium uji TPC (bakteri dalam susu).
Sementara itu anggota Komisi Pertanian DPR, Viva Yoga, mengakui pemerintah kurang serius melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap peternak sapi perah. Pemerintah hanya berfokus pada program swasembada daging pada 2014.
Dia menjelaskan anggaran Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian tahun 2011 sebesar Rp 2,25 triliun dan masih mendapatkan alokasi APBN-P sebesar Rp 80 miliar. Penyerapan anggaran tersebut hingga September masih rendah, yaitu 20,89 persen atau sebesar Rp 468 miliar.
Meski begitu, alokasi anggaran tersebut kurang tertuju pada peternak sapi perah. Seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan subsidi pakan untuk peternak. Karena kualitas susu sapi perah sangat bergantung pada kandungan makanan dan air.
“Selama ini pemerintah juga tidak mampu menyediakan peralatan modern seperti mesin pemerah sapi yang menjamin susu tetap higienis, sehingga harga jual peternak tinggi,” ujarnya.
