TEMPO Interaktif, Jakarta -Penyusunan perjanjian restruturisasi utang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) masih belum menemukan titik temu. Target finalisasi rancangan legal perjanjian yang diharapkan bisa selesai pada hari ini, Jumat 9 September 2011, tidak berjalan mulus karena tidak hadirnya PT Pertamina (Persero) dalam perundingan.
"Jadi kami undur, kami harapkan bisa segera mungkin. Minggu depan mudah-mudahan bisa selesai untuk finalisasi legal drafting," ujar Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset, Boyke Mukizat yang dijumpai selepas rapat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
TPPI memiliki utang sebanyak Rp 17 triliun. Rincinnya adalah utang ke perusahaan domestik mencapai Rp 9,92 triliun, meliputi utang ke Pertamina sekitar Rp 5,06 triliun atau US$ 548 juta , utang ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp 3,26 triliun, dan utang ke BP Migas sekitar Rp 1,66 triliun.
Rencananya utang tersebut akan dilunasi oleh TPPI dengan menggunakan dana pinjaman dari Deutche Bank sebesar US$ 1 miliar. Namun, untuk mencairkan dana dibutuhkan Master of Restructuritation Agreement (MRA) yang harus disepekati oleh para pihak yang terlibat.
Boyke memaparkan masih ada beberapa hal yang belum ditemukan titik sepakat, terutama antara TPPI dengan Pertamina. "Tapi secara gasir besar ketentuan-ketentuan umum sudah disepakati. Tinggal yang teknis-teknis saja," ujar dia.
Beberapa hal yang belum disepakati diantaranya adalah soal harga jual elpiji kepada Pertamina yang dinilai terlalu mahal. Serta, penerbitan jaminan berupa Letter of Credit (L/C) dari tahun pertama cicilan utang senilai US$ 248 juta yang dibayar dengan sistem open account kepada Pertamina.
Pembahasan rapat tanpa Pertamina kali ini, kata dia, lebih kepada hal-hal teknis dalam penyelesaian utang TPPI kepada PPA dan BPMigas. Rapat juga membahas mengenai verifikasi nilai utang TPPI. "Utang kepada PPA seberapa besar, jadwal dan pembayarannya bagaimana itu yang kami bahas. Begitu pula dengan BPMigas," tuturnya.
Sayangnya, Boyke enggan merinci besaran verifikasi nilai utang dan sistem penyelesaian tersebut."Nanti kalau MRA-nya sudah dikunci dan ditandatangani baru bisa diberitahu." Dalam restrukturisasi ini, PPA berperan sebagai koordinator.
PPA tetap coba menengahi agar kata sepakat dalam penyusunan perjanjian dapat segera dicapai. "Kami tetap coba koordinasi, tapi kewenangan itu tetap ada instansi masing-masing," ucap dia.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI
15 Februari 2024
Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Turun jadi USD 393,7 Miliar, BI: Pemerintah Bayar Pokok dan Bunga Tepat Waktu
15 November 2023
Bank Indonesia mengungkap utang luar negeri Indonesia pada triwulan ketiga 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBI: Utang Luar Negeri RI Agustus Turun Menjadi USD 395,1 Miliar
16 Oktober 2023
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan dengan Juli 2023. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 395,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan akhir Juli 2023 yang mencapai 397,1 miliar dolar AS.
Baca SelengkapnyaMengenal Current Ratio dan Cara Perhitungannya
13 September 2023
Current ratio adalah sebuah alat pengukur kemampuan suatu usaha dalam membayar kewajiban jangka pendek. Simak penjelasannya.
Baca SelengkapnyaSebut Kondisi BUMN Sehat, Erick Thohir Jelaskan Rumus Rasio Utang
17 Agustus 2023
Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN saat ini dalam kondisi sehat, tercermin dari terus menurunnya rasio utang.
Baca SelengkapnyaIndonesia Lama Menjadi Pasien IMF
21 Oktober 2022
Menurut IMF tindakan yang harus segera didahulukan untuk mengatasi krisis moneter 1998 adalah memecahkan masalah utang swasta luar negeri.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Indonesia pada Agustus Turun Jadi USD 397,4 Miliar
17 Oktober 2022
Utang luar negeri Indonesia pada akhir bulan sebesar US$ 397,4 miliar, lebih rendah ketimbang posisi Juli lalu yang sebesar US$ 400,2 miliar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Turun Jadi USD 403 Miliar
15 Agustus 2022
Utang Luar Negeri RI pada triwulan II turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar US$ 412,6 miliar.
Baca SelengkapnyaJuni 2022, Utang Pemerintah Rp 7.123 T, Kemenkeu: Rasio dalam Batas Aman
4 Agustus 2022
Utang pemerintah tercatat Rp7.123,6 triliun pada Juni 2022.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Swasta Februari USD 206,3 M, Terbesar dari Jasa Keuangan
15 April 2022
Bank Indonesia mencatat utang luar neger Indonesia turun dari US$ 413,6 miliar menjadi Rp 416,3 miliar.
Baca Selengkapnya