TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan akan memanggil produsen BlackBerry, Research in Motion, dalam waktu 2 pekan ke depan. Juru bicara Kementerian Komunikasi, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan ada 2 hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Kami akan adakan pertemuan dengan RIM dan mereka sudah menyatakan bisa bertemu. Paling lambat hingga dua pekan ini," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 8 September 2011.
Berdasarkan kepakatan pemerintah dengan RIM pada 17 Januari lalu, ada 4 poin yang harus dipenuhi dengan tenggat waktu hingga akhir Desember tahun ini. Empat poin itu secara garis besar terdiri atas RIM wajib melakukan filterisasi konten porno.
Kemudian RIM harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengkoordinasikan penyadapan, RIM harus menunjukkan komitmen memperluas jumlah layanan purna jual, dan terakhir RIM harus membangun jaringan dan data server di dalam negeri.
"Tapi poin-poin itu, 3 di antaranya selain konten porno, kami belum tahu perkembangan pelaksanaannya. Karena itu, nanti akan kami bahas," ujarnya.
Selama beroperasi di Indonesia, RIM baru membangun 1 kantor layanan purna jual di Sunter, Jakarta Utara. Itupun setelah didesak pemerintah. Sedangkan masalah koordinasi dengan penegak aparat hukum dinilai wajib sebab saat ini pemerintah kesulitan mengusut kejahatan yang dilakukan melalui perangkat BlackBerry, terutama untuk mengusut kasus korupsi.
Pertemuan nanti akan mencari tahu perkembangan pelaksanaannya dan meminta ketegasan kembali soal komitmen RIM melaksanakan aturan di Indonesia. "Masih ada tenggat waktu 4 bulan. Masih bisa bagi RIM untuk memenuhi semuanya," kata dia.
Namun, kementerian belum mau membicarakan soal sanksi bagi RIM apabila hingga Desember belum juga memenuhi seluruh poin kesepakatan. "Kami baru akan bahas sanksi kalau sudah melakukan pertemuan dengan RIM, tapi kami selalu tegas kalau menyangkut aturan," ucapnya.
Selain membahas poin kesepakatan itu, dalam pertemuan nanti kementerian juga akan meminta klarifikasi terkait dengan pembangunan pabrik RIM di Malaysia. Klarifikasi menyangkut alasan pembangunan pabrik, meskipun hal tersebut tidak termasuk dalam poin kesepakatan.
Soal adanya rencana Kementerian Perindustrian mengenakan tambahan pajak untuk BlackBerry, Gatot mengaku mendukung usulan tersebut. "Masalah pajak itu bukan ranah Kementerian Komunikasi, tapi menurut kami itu sangat bagus dan kami dukung," ujar Gatot.
ROSALINA
