TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo bergeming ketika didesak untuk merevisi peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK011/2011 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK) dan tarif BK. "Pemerintah harus jaga fiskal, perusahaan tidak bisa dapat semuanya. Nanti kalau mereka dapat semua, negara dapat apa?" katanya, Rabu, 7 September 2011.
Pernyataan tersebut menanggapi permintaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk merevisi beleid yang juga mengatur tentang bea keluar kelapa sawit. Aturan yang diumumkan pada 15 Agustus lalu itu merupakan perubahan dari aturan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Gapki, Fadhil Hasan, menilai peraturan terbaru itu tidak adil dan tidak proporsional. Pasalnya, dalam beleid itu mengatur batas minimum pengenaan bea keluar lebih tinggi US$ 750 per ton ketimbang sebelumnya US$ 700.
Demikian juga batas atas bea keluar yang diturunkan menjadi 22,5 persen dari sebelumnya 25 persen pada tingkat harga US$ 1.250 per ton. "Pernyataan bahwa bea keluar lebih rendah itu menyesatkan,” katanya Selasa lalu.
Lebih jauh Menteri Agus menilai perusahaan seharusnya lebih fokus mengembangkan produk hilir yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi dan tenaga kerja dalam negeri, terlebih negara tetangga sudah tidak lagi mengekspor bahan baku. "Jangan lihat jangka pendek,” ucapnya.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi juga memastikan aturan tersebut sudah final dan tidak mungkin direvisi. Penetapan bea keluar CPO justru dinilai berhasil karena mendongkrak harga CPO di pasar internasional.
India, salah satu negara tujuan ekspor sawit Indonesia juga mengurangi bea masuknya. Saat ini bea masuk CPO di India turun menjadi 20 persen dari sebelumnya 45 persen pada tahun 2007. "Artinya uang untuk bea masuk ke India, sekarang beralih dan masuk ke Indonesia (melalui bea keluar)," ucapnya.
Sementara itu, pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar mengatakan aturan baru tidak lantas mendorong pelaku industri tidak akan langsung mengembangkan produk-produk turunan kelapa sawit. Sebab, infrastruktur di Indonesia masih buruk.
Kenaikan tarif yang mestinya ditanggung pengusaha malah kemudian dibebankan ke petani sawit. "Bea keluar ujung-ujungnya dibebankan oleh petani. Yang paling lemah menjadi penerima beban dari penerapan bea keluar tersebut.”
ALWAN RIDHA RAMDANI | AGUNG SEDAYU | ROSALINA
Berita terkait
Harga Referensi CPO Tembus USD 857,62, Permintaan AS dan Cina Meningkat
34 hari lalu
Harga referensi CPO tembus US$ 857,62 per metrik ton disebabkan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat dan Cina.
Baca SelengkapnyaBahas Nikel, Timnas Amin Sebut Indonesia Harus Punya Mental Superpower untuk Atur Harga
26 Januari 2024
Harga nikel lebih berfluktuasi dan menunjukkan tren penurunan lebih dramatis ketimbang komoditas lain
Baca SelengkapnyaHarga Referensi CPO Naik, Bea Keluar-Pungutan Ekspor Jadi US$ 93 Per Ton
16 Januari 2024
Harga referensi minyak kelapa sawit menta (CPO) untuk tarif bea keluar dan pungutan ekspor naik signifikan. Bea keluar jadi US$ 18 per ton.
Baca SelengkapnyaKepala Bappebti Pastikan Bursa CPO Indonesia Bakal Live Besok
19 Oktober 2023
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengungkapkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia akan mulai beroperasi atau live besok, 20 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaArab Saudi Minati Investasi Bisnis Sawit di Indonesia karena Alasan Berikut
27 Juli 2023
Arab Saudi tertarik untuk berinvestasi pada produk-produk minyak nabati Indonesia.
Baca SelengkapnyaHarga CPO di Jambi Naik Tipis Menjelang Tahun Baru
31 Desember 2022
Patokan harga CPO sesuai dengan ketetapan tim perumus harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Jambi untuk periode 30 Desember sampai 5 Januari.
Baca SelengkapnyaHarga CPO di Jambi Kembali Turun, Kini Jadi 12.075 per Kilogram
19 November 2022
Turunnya harga TBS sawit dan CPO tersebut diputuskan dalam rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit.
Baca SelengkapnyaMemasifkan Lokalisasi Biodisel dari Perkebunan Sawit Rakyat
17 November 2022
Sawit rakyat merupakan permasalahan mendasar yang masih jauh dari kata selesai
Baca SelengkapnyaCina Komitmen Beli 2,5 Juta Ton CPO dari RI Senilai USD 2,6 Miliar
11 November 2022
Meski komitmen pembelian CPO oleh Cina mencapai jutaan ton, Mendag memastikan stok untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri tak akan terganggu.
Baca SelengkapnyaPengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu Bara
11 November 2022
Sahat juga menilai kebijakan DMO produk sawit diskriminatif. Sebab, hanya pengusaha besar yang bisa menikmati manfaatnya.
Baca Selengkapnya