TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) mendukung niat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam. Kepala BPMigas R. Priyono menyatakan bahwa lembaganya selalu memberikan kesempatan untuk daerah yang wilayahnya terdapat kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi selama daerah tersebut memang memiliki kapasitas baik dari sisi pendanaan maupun teknologi untuk pengelolaan blok.

"Karena industri migas butuh modal dan teknologi tinggi," kata Priyono dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Agustus 2011. Dia menyarankan agar daerah terlebih dahulu berpartisipasi untuk wilayah kerja migas yang sudah berproduksi karena risiko kegagalannya lebih kecil ketimbang wilayah kerja yang baru memasuki tahap eksplorasi. Sisi pembiayaan, apabila kemampuan daerah masih minim, disarankan olehnya dapat diatasi dengan menggandeng bank nasional sehingga berdampak lebih besar bagi sektor migas dalam negeri.

Meski begitu, Priyono mengharapkan keinginan daerah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan blok migas tidak menimbulkan sengketa dan tetap menjaga iklim investasi karena dalam sektor ini negara masih membutuhkan modal asing. "Mengingat risiko sektor hulu migas masih sangat tinggi," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek menyatakan bahwa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam, pihaknya akan berupaya mematuhi peraturan-peraturan yang terkait. "Kami akan profesional," ujarnya. Kalimantan Timur saat ini bahkan telah membentuk badan usaha milik daerah agar bisa menjalin kerja sama dengan para pihak yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan blok migas.

Awang yang juga merupakan Ketua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) menjelaskan niatan daerah untuk mengelola blok migas membutuhkan dukungan dan bantuan dari BPMigas untuk meyakinkan pemerintah pusat. Menurut dia, daerah penghasil migas juga memiliki kepentingan untuk menjaga iklim investasi. "Makanya kami akan membantu kalau terdapat kendala di masyarakat," ujarnya.

Daerah berkomitmen memberikan dukungan dan fasilitasi penuh kepada kontraktor migas. Dia mengungkapkan bahwa masyarakat harus merasakan kehadiran industri migas. Oleh karenanya, dia berharap jangan sampai ada daerah penghasil migas, tapi krisis kebutuhan energi. Dibutuhkan sinergi antara program pemerintah dengan kegiatan yang akan dilakukan kontraktor. "Sinkronkan agar lebih optimal hasilnya." kata dia.

GUSTIDHA BUDIARTIE