TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengeluarkan sejumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk yang belum memilikinya, sebagai referensi perdagangan. Pemerintah juga akan merevisi beberapa SNI yang telah ada. Kebijakan itu dimaksudkan untuk lebih memperketat kualitas produk yang beredar di pasaran. Konsekuensinya, akan banyak produk yang harus ditarik dari pasar karena tidak memenuhi ketentuan. Kita baru memiliki 6 ribu standar produk, padahal jumlah produk yang ada jauh lebih besar, kata Kepala Badan Standarisasi Nasional Iman Sudarwo, usai diterima Presiden Megawati Soekarnoputri, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2). Iman menjelaskan, kebijakan memperketat standar itu dikeluarkan karena belakangan banyak ditemukan produk dengan tingkat keamanan yang rendah. Terutama produk obat-obatan dan kosmetik. Beberapa waktu lalu misalnya, Indonesia menolak produk kosmetik asal Filipina karena mengandung zat-zat yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Sayangnya, Iman tidak bersedia menyebutkan zat apa yang dimaksud. Namun, pemerintah tidak mem-black list perusahaan tersebut. Kalau dia bisa memperbaiki, ya bisa masuk kembali, katanya. Menurutnya, ketentuan standar yang ada memang masih terbatas pada produk tertentu, terutama yang menyangkut kesehatan dan keamanan konsumen. Itu pun penerapannya tidak wajib. Artinya, walaupun suatu produk tidak memenuhi standar masih boleh beredar. Bahkan, sejumlah produk tidak memiliki ketentuan yang baku tentang standarisasi. Misalnya produk makanan, minuman, dan kosmetik. Karena itu, sejumlah SNI yang telah selesai dibahas akan segera diluncurkan. Namun, Iman tidak merinci, berapa SNI yang akan dikeluarkan pemerintah. Ia hanya mengatakan, idealnya seperti ISO yang setiap tahunnya mengeluarkan sekitar 800 standar. Ia menyebutkan, SNI yang akan segera dikeluarkan yaitu untuk produk kosmetik. Sedangkan yang akan direvisi yaitu SNI kakao. SNI itu nantinya berlaku terhadap semua produk, baik itu produk lokal maupun impor. Produk yang tidak memenuhi ketentuan, dilarang beredar, katanya. Pemerintah mengupayakan adanya harmonisasi SNI dengan standar internasional. Karena bila SNI memiliki standar di bawah internasional, industri dalam negeri akan mengalami kesulitan ekspor. Tapi kalau main patok begitu saja, sementara produsen tidak mampu membuat, justru menghambat, kata dia. Karena itu, pembuatan standar harus melalui proses konsensus dari semua pihak yang terlibat di pasar, seperti produsen, konsumen, pakar, dan regulator. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan departemen terkait, seperti Deperindag, Deptan, dan Depkes. Ia memastikan, pemerintah akan melihat kemampuan produsen dalam merumuskan standar. Pemerintah masih memberi toleransi bila ternyata rumusan SNI nantinya berada di bawah standar internasional. Ya kalau memang kondisi produsen kita baru sampai di situ, ya nggak apa-apa, ujarnya. Kendati demikian, secara bertahap harus ada perbaikan atau peningkatan ketentuan dalam SNI. Karena, tanpa peningkatan, kualitas produk lokal akan semakin jauh dari standar internasional. Standarisasi yang akan diwajibkan didasarkan atas mutu, keamanan, kesehatan, perlindungan lingkungan. Ini penting agar konsumen mengetahui mutu barang yang akan dibeli. Ia mencontohkan keamanan suatu produk atau kemasan produk terhadap anak-anak. Selain itu, keragaman baju memakai standar S, M, dan L, atau memakai nomor. Prinsipnya, semua dibuat untuk mempermudah transaksi perdagangan. Standarisasi juga diberlakukan terhadap label, termasuk kelengkapan informasi dan bahasa. Produk yang masuk ke pasar Indonesia, tulisan di labelnya harus berbahasa Indonesia, ini penting untuk melindungi konsumen, mengingat tidak semua konsumen memahami bahasa asing. Sebenarnya ini lebih menguntungkan industri dalam negeri karena sudah pasti bisa memenuhi, katanya. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room