TEMPO Interaktif, Bandung - Direktur Utama PT Telkom Tbk Rinaldi Firmansyah mengatakan akan membentuk tim internal untuk mengkaji rencana pembelian kembali (buyback) saham PT Telkomsel dari Singtel, pemegang 35 persen saham.

”Itu instruksi pemegang saham. Kami sebagai manajemen akan melakukan instruksi pemegang saham,” kata Rinaldi, Kamis 14 Juli 2011. Pembentukan tim ini diperkirakan rampung dalam dua bulan.

Setelah terbentuk, tim akan bertugas mengkaji dan menyiapkan rencana pembelian kembali saham Telkomsel. Tim antara lain akan menaksir jumlah dana yang harus disiapkan.

Telkom telah mengabarkan rencana pembelian ini kepada Singtel. ”Secara informal kami sudah beri tahu mereka,” kata Rinaldi.

Mengenai target waktu buyback, Rinaldi menolak memberikan perkiraan. Ia mengatakan tidak ingin berandai-andai. Apalagi, saat ini proses negosiasi juga belum dijalankan.

Rinaldi menegaskan buyback saham tidak hanya soal nasionalisme, tapi juga mempertimbangkan keuntungan bisnis. Pembelian ini adalah strategi untuk menguasai industri telekomunikasi yang mengarah ke konvergensi antara telepon tetap dan seluler.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar pernah bertutur, buyback dapat dilakukan dengan metode tukar guling saham. Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno menjelaskan, Telkom akan menukar saham Telkomsel dengan menarik saham yang beredar di publik.

Jumlahnya sekitar 2,5 persen. Dengan asumsi buyback tahap keempat sesuai dengan target, jumlah treasury stock meningkat hingga 5,63 persen. Dalam opsi penukaran, seluruh treasury stock untuk Singtel. Artinya, Singtel berpotensi menguasai 5,63 persen saham Telkom.

Rencana ini ditanggapi positif oleh analis analis dari Batavia Prosperindo Sekuritas, Billy Budiman, menyebutkan rencana buyback saham Telkomsel menguntungkan pemerintah. Alasannya, di tengah persaingan industri "halo-halo" yang sengit, Telkom butuh strategi pengembangan usaha yang tepat.

Tapi analis PT Financorfindo Nusa, Helen Vincentya, menyatakan rencana buyback harus dilakukan secara hati-hati. "Jangan sampai buyback mengurangi porsi saham milik pemerintah. Pemerintah harus dijaga mayoritasnya," kata dia.

AHMAD FIKRI