BI dan Pemerintah Kerja Sama Kendalikan Inflasi  

Reporter

Editor

Kamis, 14 Juli 2011 11:06 WIB

Tempat penukaran valuta asing di Jakarta, Minggu (3/1). Sri Mulyani menuturkan inflasi tahunan (year-on-year) di bawah 4 %, meski ada tekanan dari permintaan tapi nilai tukar cukup stabil. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama pengendalian inflasi di daerah. Kerja sama ini dilakukan melalui Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono, Deputi Bidang Ekonomi Makro Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Mantik, dan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syamsul Arif Rivai.

Penandatanganan kerja sama pengendalian inflasi dilakukan pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Hotel Santika Bogor, Jawa Barat, Kamis 14 Juli 2011.

"Tiga provinsi ini mempunyai peran yang cukup penting dalam mengendalikan inflasi secara nasional," kata Deputi Gubernur BI Hartadi dalam sambutannya usai penandatanganan.

Proses produksi dan distribusi di 3 provinsi ini akan mempengaruhi perekonomian di daerah-daerah lain di sekitarnya. "Produksi barang dan jasa di 3 provinsi ini punya peran yang strategis untuk proses produksi dan distribusi di daerah lain," kata Hartadi.

IQBAL MUHTAROM

Berita terkait

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

1 hari lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

1 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

1 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

2 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

4 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

5 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

5 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

5 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

6 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

6 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya