TEMPO Interaktif, Jakarta - Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama pengendalian inflasi di daerah. Kerja sama ini dilakukan melalui Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono, Deputi Bidang Ekonomi Makro Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Mantik, dan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syamsul Arif Rivai.
Penandatanganan kerja sama pengendalian inflasi dilakukan pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Hotel Santika Bogor, Jawa Barat, Kamis 14 Juli 2011.
"Tiga provinsi ini mempunyai peran yang cukup penting dalam mengendalikan inflasi secara nasional," kata Deputi Gubernur BI Hartadi dalam sambutannya usai penandatanganan.
Proses produksi dan distribusi di 3 provinsi ini akan mempengaruhi perekonomian di daerah-daerah lain di sekitarnya. "Produksi barang dan jasa di 3 provinsi ini punya peran yang strategis untuk proses produksi dan distribusi di daerah lain," kata Hartadi.
IQBAL MUHTAROM
Berita terkait
LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel
1 hari lalu
Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.
Baca SelengkapnyaTak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah
1 hari lalu
Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Baca SelengkapnyaBos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya
1 hari lalu
Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.
Baca SelengkapnyaInflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya
2 hari lalu
BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.
Baca SelengkapnyaEkonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat
4 hari lalu
Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.
Baca SelengkapnyaMeski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit
5 hari lalu
PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaBRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay
5 hari lalu
Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.
Baca SelengkapnyaSuku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti
5 hari lalu
BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaKenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit
6 hari lalu
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.
Baca SelengkapnyaBI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit
6 hari lalu
BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Baca Selengkapnya