TEMPO Interaktif, Kupang - PTTEP Australasia sebagai pengelola ladang minyak Montara yang meledak di Blok Atlas, Australia Utara, 21 Agustus 2009 silam akan digugat membayar jaminan tanpa syarat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 50 triliun.

"Kita sedang mempersiapkan gugatan kepada Montara di Pengadilan Australia agar membayar jaminan sebesar Rp 50 triliun," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni, kepada wartawan di Kupang, Rabu 29 Juni 2011.

Gugatan itu diajukan karena lambannya penyelesaian petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat NTT.

Uang jaminan itu, menurut pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat suku Timor, Rote, Sabu dan Alor di Laut Timor ini, akan dicairkan setelah dilakukannya sebuah penelitian ilmiah yang independen dan kredibel sesuai dengan fakta dalam tiga bidang utama, yakni dampak kerugian ekonomis, ekologis, serta ancaman tumpahan minyak.

"Dana itu akan disimpan dalam bentuk “escrow Bank Account” (rekening titipan di Bank) atas nama masyarakat NTT," katanya.

Selain menggugat Montara, lanjut pemerhati Laut Timor ini, gugatan juga akan diajukan kepada Pemerintah Australia dan Indonesia yang telah memarjinalkan masyarakat NTT yang ditempatkan sebagai warga negara kelas tiga di Indonesia, serta mengabaikan tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

Dia mengatakan semua langkah-langkah hukum untuk diajukan ke Pengadilan Australia secara cermat sedang dipersiapkan oleh sebuah tim gabungan YPTB yang terdiri dari ahli hukum dan lingkungan yang berasal dari Indonesia, Australia, Amerika dan Eropa. "Gugatan juga akan kita ajukan ke Pemerintah Indonesia karena dinilai mengabaikan pencemaran di Laut Timor," katanya.

YOHANES SEO