TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto mengatakan, pemerintah akan menggunakan citra radar untuk menyempurnakan peta moratorium. “Selain citra satelit, kami gunakan citra radar, kombinasi,” kata Hadi di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011.
Menurut Hadi, resolusi citra satelit yang hanya 20 meter dari dataran tidak cukup. Citra satelit terhambat awan abadi. Pemerintah akan menggunakan citra radar dengan resolusi hingga 2 meter. Untuk itu, Kementerian mengajukan anggaran Rp 8,9 miliar pada DPR untuk tahun anggaran 2012.
Bahkan, menurut Hadi, perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri di Sumatera Selatan ada yang sudah berinisiatif mengamati lahan dengan GeoEye. Satelit GeoEye memiliki resolusi tertinggi di antara jenis sistem pencitraan lainnya. Pembuatan peta nantinya akan dikelola Kementerian.
Pemilik kewenangan revitalisasi data adalah Badan Pertanahan Nasional. Jika ada pihak keberatan dengan peta moratorium dapat berkonsultasi dengan Kementerian. Misalnya, bupati boleh mengajukan perubahan peta asal ada certified evidence. Pembaruan peta moratorium mulai dilakukan sejak Mei, dan diperbarui lagi November nanti.
Sebelumnya, 19 Mei lalu Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru (moratorium) dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut.
Di dalamnya, dilampirkan peta moratorium yang menurut pemerintah akan diperbarui setiap enam bulan. Inpres moratorium hutan ini berlaku selama dua tahun sebagai bagian dari implementasi konsep Reducing Emission on Deforestation and Forest Degaradation.
ATMI PERTIWI
Berita terkait
Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka
42 hari lalu
KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSkema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
14 Februari 2024
Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.
Baca SelengkapnyaBadan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
25 Januari 2024
Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.
Baca SelengkapnyaAmerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung
24 Januari 2024
Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.
Baca SelengkapnyaGuru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak
17 Januari 2024
KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.
Baca SelengkapnyaMenteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim
14 Januari 2024
KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.
Baca SelengkapnyaKLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim
13 Desember 2023
KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaLahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah
26 November 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap
10 November 2023
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.
Baca SelengkapnyaPengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca
10 November 2023
Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Baca Selengkapnya