TEMPO Interaktif, Hong Kong - Regulator keuangan Cina sedang mempertimbangkan pengucuran dana talangan untuk meredam meluasnya utang pemerintah daerah.
Selasa kemarin, Reuters melaporkan bahwa Pemerintah Beijing telah menganggarkan dana sebesar 2 triliun yen (US$ 308 miliar-US$ 463 miliar) untuk menalangi utang pemerintah daerah dalam upaya mengamankan perekonomian Cina.
Kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) serta melemahnya dolar Amerika membuat investor fokus terhadap mata uang kuat, seperti dolar Kanada dan Kron Swedia.
Pemerintah pusat Cina akan melunasi sebagian pinjaman pemerintah daerah. Beberapa bank milik negara juga akan diminta untuk write off (menghapus ) sebagian utangnya, demikian keterangan yang ditulis sumber Reuters yang mengetahui rencana tersebut.
Bernstein Research, dalam laporannya mengatakan, jika ini terbukti benar, maka akan positif bagi sektor perbankan Cina. ”Ini akan membuat Bank Cina menjadi lebih sehat di masa mendatang serta mengurangi kualitas kredit berisiko perbankan,” paparnya.
Reuters juga melaporkan bahwa langkah tambahan akan diambil untuk mencegah gelombang default (gagal bayar) pemerintah daerah, termasuk memindahkan utang yang ada untuk perusahaan yang baru dibuat.
Demikian juga badan swasta akan diizinkan berinvestasi dalam beberapa proyek lokal yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah.
MARKETWATCH/ VIVA B. K
Berita terkait
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
9 hari lalu
Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.
Baca SelengkapnyaBayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
29 hari lalu
Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali
57 hari lalu
Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T
3 Maret 2024
Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong
2 Maret 2024
NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi
1 Maret 2024
Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
1 Maret 2024
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
1 Maret 2024
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah
1 Maret 2024
Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta
29 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024
Baca Selengkapnya