TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo, menyatakan bahwa kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kemungkinan akan bertambah apabila tidak ada pengaturan yang tegas soal konsumsi BBM subsidi hingga tengah tahun nanti.
Dalam APBN 2011, alokasi untuk BBM Subsidi ditetapkan sebesar 38,5 Juta Kiloliter. Tanpa ada upaya apapun, Evita memperkirakan konsumsi bisa bengkak sampai 42 juta Kiloliter. "Itu kalau kita tidak melakukan apapun, tapi saat ini kan kita sudah berusaha walaupun hanya himbauan," katanya ketika di jumpai di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPHMigas), Rabu 25 Mei 2011.
Upaya himbauan kepada masyarakat untuk mulai menggunakan BBM non subsidi tersebut, diperkirakan akan dapat menahan laju konsumsi BBM subsidi hingga konsumsi optimal tahun ini berada di angka 40,5 juta Kiloliter. "Makanya kami tetap benar-benar harus awasi dan sosialisasi biar kalo bisa pas 38,5 juta," tegasnya.
Menurut Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, penyebab tingginya konsumsi BBM subsidi salah satunya adalah disparitas harga yang lebar antara BBM Subsidi dan BBM non subsidi yang kian melonjak beberapa bulan ini."Disparitas harga antara bbm bersubsidi dengan bbm non subsidi membuat orang cenderung menggunakan bbm bersubsidi," ujarnya.
Faktor lain yang mendorong tingginya konsumsi BBM subsidi adalah tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang di luar perkiraan."Kita perhitungkan hanya 6 persen per tahun.," katanya, namun fakta di lapangan justru menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai hingga 13,4 persen pada tahun ini."Bahkan ada daerah yang tumbuhnya sampai 22 persen sehingga perlu penyesuaian dalam distribusi BBM," tambahnya.
Konsumsi BBM subsidi yang tinggi ini bahkan terlihat melampaui dari alokasi yang ditetapkan untuk beberapa daerah, kelebihan kuota tersebut bisa sampai hingga 5 persen di atas alokasi. "Untuk yang tinggi sekali kami lihat jangan-jangan ada sesuatu yang lain. kami lakukan kegiatan penegakan hukum kalau-kalau ada penyalahgunaan," tegasnya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?
14 hari lalu
Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.
Baca SelengkapnyaPeringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III
2 Maret 2024
MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.
Baca Selengkapnya34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali
18 Januari 2024
Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.
Baca SelengkapnyaSyarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?
16 Oktober 2023
MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?
Baca SelengkapnyaIndosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia
26 Juli 2023
Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Baca Selengkapnya5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia
11 Februari 2023
Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTurunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi
11 Februari 2023
Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap
10 Februari 2023
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSoal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis
7 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.
Baca SelengkapnyaInginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
Baca Selengkapnya