TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini Soewandi memastikan, pemerintah tidak akan memberikan kompensasi kepada industri atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Hal ini ditegaskan Rini di Jakarta, Senin (6/1), meskipun sejumlah pengusaha melakukan aksi protes atas kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, selama ini pemerintah telah melakukan subsidi kepada industri. Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas atau kemudahan kepada pengusaha, seperti pemberlakuan bea masuk terhadap produk tertentu. Ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri, terutama menghadapi pesaing dari luar negeri. Kalau mau berkompetisi secara internasional, seharusnya industri menghadapi harga riil, bukan harga semu seperti sekarang ini, kata dia. Rini menegaskan, pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali menaikkan tarif. Kebijakan tersebut, sudah dituangkan dalam program pembangunan nasional (propenas) 2000-2004, bahwa subsidi harus dihilangkan sampai tahun 2004. Pemerintah, kata Rini, menyadari bahwa imbas dari kenaikan tarif adalah melambungnya harga barang di pasaran. Akibatnya, biaya produksi pun membengkak. Kendati demikian, ia berjanji, pemerintah akan membantu pengusaha untuk mengatasi masalah ini. Rini mengaku telah bertemu dengan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, para pengusaha mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapinya. Antara lain restitusi pajak, pungutan liar, peraturan daerah (perda), dan banyaknya barang ilegal yang beredar di pasaran. Rini meminta, para pengusaha memperjelas atau mendetilkan satu per satu masalah yang disebutkan di atas. Tapi, ia mengingatkan, masalah itu harus benar-benar yang ada atau sedang dihadapi. Selanjutnya, dibicarakan bersama untuk mencari penyelesaiannya. Bahkan, ia berjanji akan membawa masalah tersebut ke sidang kabinet. Pemerintah, kata Rini, akan menyelsaikan masalah itu lintas sektoral dengan departemen-departemen lain. Masalah perpajakan misalnya, bila memang dianggap sebagai masalah utama, akan dibicarakannya dengan Departemen Keuangan. Demikian pula masalah lain, yang berhubungan dengan departemen lain. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room