Pengucuran Uang Tunai Bantu Daya Beli Masyarakat Miskin
Senin, 21 Maret 2011 23:21 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Ahmad Erani Yustika menilai kebijakan pemberian bantuan langsung tunai di tengah situasi kenaikan harga pangan menjadi solusi yang tak terelakkan. Kebijakan ini harus dilakukan berbarengan dengan pengucuran beras untuk masyarakat miskin (raskin).
Menurut Erani, pemerintah harus mencermati permasalahan daya beli masyarakat miskin yang terluka akibat inflasi. Padahal, harga pangan diprediksi akan terus mengalami peningkatan.
Saat ini, kebijakan raskin dirasa belum cukup efektif membantu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dibutuhkan solusi tambahan. "Sudah lama pemerintah tidak melakukan investasi penguatan keuangan masyarakat kecil," ujar Erani saat dihubungi hari ini.
Ia menilai saat ini pemerintah sudah tepat mengucurkan dana tunai kepada masyarakat kecil atau perna disebut sebagai bantuan langsung tunai (BLT). Dengan demikian, pemerintah bisa menambah cash flow masyarakat kecil dan mendongkrak daya beli. "Kebijakan pengucuran uang tunai harus dilakukan secepatnya karena harga pangan sedang tinggi-tingginya."
Panen raya yang akan dilakukan pada April nanti diprediksi tak akan berpengaruh banyak pada tingkat harga pangan. Indef memprediksikan harga akan turun maksimal 20 persen saat panen raya nanti. Namun, Erani mengingatkan, penurunan tersebut menjadi tidak berarti lantaran lonjakan harga sejak setahun terakhir sudah sedemikian tinggi.
Kebijakan BLT sebaiknya dilakukan dalam beberapa bulan saja. "Hingga pertengahan tahun." Sembari mengucurkan bantuan tunai tersebut, pemerintah diingatkan memperkuat sektor pertanian sehingga produktivitas meningkat drastis. Dengan demikian daya beli masyarakat miskin terjaga sebelum produksi beras meningkat dan harga pangan mulai menurun.
Adapun timbulnya korban saat kebijakan BLT beberapa tahun sebelumnya dinilai sebagai permasalahan teknis yang seharusnya bisa ditangani pemerintah. Perbaikan teknis dengan memperbaiki manajemen pengucuran BLT harus dilakukan misal dengan memanfaatkan PT Pos Indonesia atau Bank Rakyat Indonesia sebagai institusi yang membagi dana tunai.
Demikian pula dengan data penerima BLT yang harus dibuat seakurat mungkin agar tak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Erani mengatakan, kebijakan BLT bukan solusi ideal karena tidak bisa memberdayakan masyarakat. "Namun BLT bisa jadi solusi tepat dalam jangka pendek saat tak ada alternatif," kata dia.
ANTON WILLIAM
Menurut Erani, pemerintah harus mencermati permasalahan daya beli masyarakat miskin yang terluka akibat inflasi. Padahal, harga pangan diprediksi akan terus mengalami peningkatan.
Saat ini, kebijakan raskin dirasa belum cukup efektif membantu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dibutuhkan solusi tambahan. "Sudah lama pemerintah tidak melakukan investasi penguatan keuangan masyarakat kecil," ujar Erani saat dihubungi hari ini.
Ia menilai saat ini pemerintah sudah tepat mengucurkan dana tunai kepada masyarakat kecil atau perna disebut sebagai bantuan langsung tunai (BLT). Dengan demikian, pemerintah bisa menambah cash flow masyarakat kecil dan mendongkrak daya beli. "Kebijakan pengucuran uang tunai harus dilakukan secepatnya karena harga pangan sedang tinggi-tingginya."
Panen raya yang akan dilakukan pada April nanti diprediksi tak akan berpengaruh banyak pada tingkat harga pangan. Indef memprediksikan harga akan turun maksimal 20 persen saat panen raya nanti. Namun, Erani mengingatkan, penurunan tersebut menjadi tidak berarti lantaran lonjakan harga sejak setahun terakhir sudah sedemikian tinggi.
Kebijakan BLT sebaiknya dilakukan dalam beberapa bulan saja. "Hingga pertengahan tahun." Sembari mengucurkan bantuan tunai tersebut, pemerintah diingatkan memperkuat sektor pertanian sehingga produktivitas meningkat drastis. Dengan demikian daya beli masyarakat miskin terjaga sebelum produksi beras meningkat dan harga pangan mulai menurun.
Adapun timbulnya korban saat kebijakan BLT beberapa tahun sebelumnya dinilai sebagai permasalahan teknis yang seharusnya bisa ditangani pemerintah. Perbaikan teknis dengan memperbaiki manajemen pengucuran BLT harus dilakukan misal dengan memanfaatkan PT Pos Indonesia atau Bank Rakyat Indonesia sebagai institusi yang membagi dana tunai.
Demikian pula dengan data penerima BLT yang harus dibuat seakurat mungkin agar tak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Erani mengatakan, kebijakan BLT bukan solusi ideal karena tidak bisa memberdayakan masyarakat. "Namun BLT bisa jadi solusi tepat dalam jangka pendek saat tak ada alternatif," kata dia.
ANTON WILLIAM
