TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan terus memperluas lahan pertanian lewat program 1 juta hektar sawah untuk menggenjot produksi beras. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, mengatakan selain Kalimantan, wilayah Merauke, Papua, juga dibuka sebagai lahan pertanian.

"Cakupan wilayah pertanian terus diperbesar," kata Agung, seusai menutup acara Seminar Penduduk dan Ketahanan Pangan di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hari ini.

Pemerintah sedang berkejar-kejaran dengan ancaman krisis pangan. Cadangan beras yang ada hanya 2 juta ton, jauh di bawah target pemerintah 5-10 juta ton pada posisi aman.

"Saat ini kebutuhan Negara tidak tidak cukup dengan swasembada beras, tetapi harus ada kelebihan," katanya.

Impor besar tidak lagi bisa menjadi solusi krisis pangan. Fungsi beras impor, kata Agung, hanya untuk menstabilkan harga beras di pasar bukan sumber pasokan utama.

Menurut Agung, krisis pangan menjadi ancaman serius karena hasil pertanian merosot. Salah satu sebabnya adalah, perubahan iklim akibat cuaca ektrim. Musim hujan berkempanjangan membuat hasil tanaman padi menurun.

Padahal, ledakan penduduk sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia pada 2010, sekitar 237,6 juta jiwa, terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah sekitar 1,49 persen atau 4,5 juta orang pertahun.

Untuk meningkatkan produksi berat, Pemerintah sedang mengembangkan konsep mekanisasi dalam bidang pertanian. Konsep ini melibatkan sejumlah Kementerian, di antaranya Koordinator Bidang dan Kesejahteraan Rakyat serta Kementerian Pertanian.

Konsep mekanisasi merupakan penyebaran semua sumber daya yang dimiliki ke industri pertanian. Seperti mendorong pemuda beralih ke sektor pertanian, tidak cukup hanya dilakukan orang berusia tua dengan hasil rendah.

Kemudian mengembangkan lumbung air untuk pasokan sawah pada musim kering, dan sistim irigasi air tadah hujan.

Dadan Umar Daihani, dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengatakan kerawanan pangan berkorelasi dengan masalah kemiskinan. Sekitar 16 wilayah, masih terpapar kemiskinan seperti Aceh, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Papua.

"Kami telah menyusun agenda normatif untuk mencegah kerawanan pangan, seperti diversifikasi pangan, dan program revitalisasi pertanian," katanya.

Sementara Ketua Umum Koalisi Kependudukan Sonny Harry B. Harmadi, meminta pemerintah melakukan dua hal untuk mencegah krisis pangan. Yaitu, mengantisipasi ledakan penduduk yang sangat cepat, dan mempercepat meningkatan produksi pangan.

"Masalah kerawanan pangan ini sudah di depan mata," katanya.

HAMLUDDIN